Hubungan Memanas, China Resmi Larang Ekspor Logam Tanah Jarang ke Jepang

Liputan6.com, Jakarta - China resmi melarang ekspor barang-barang dwiguna ke Jepang yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer. Kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Perdagangan China dan berlaku efektif segera. Langkah ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak signifikan bagi industri strategis Jepang, terutama sektor teknologi dan manufaktur.

Dikutip dari CNBC, Kamis (8/1/2026), barang dwiguna merujuk pada barang, perangkat lunak, maupun teknologi yang dapat digunakan untuk keperluan sipil sekaligus militer. Dalam kategori ini termasuk sejumlah logam tanah jarang yang berperan penting dalam produksi chip semikonduktor, drone, hingga kendaraan listrik.

Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan China menegaskan larangan ekspor barang dwiguna kepada pengguna militer Jepang atau pihak mana pun yang berkontribusi pada peningkatan kekuatan militer Jepang.

China juga memperingatkan bahwa organisasi atau individu dari negara mana pun yang melanggar ketentuan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban hukum.

Kebijakan ini muncul di tengah memburuknya hubungan diplomatik Beijing dan Tokyo, menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait Taiwan pada awal November.

Takaichi sebelumnya menyebut potensi konflik China dan Taiwan sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang, pernyataan yang langsung menuai kecaman dari Beijing dan dianggap sebagai tindakan provokatif.

Pemerintah Jepang merespons cepat kebijakan tersebut. Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan protes keras dan menuntut agar China segera mencabut larangan ekspor tersebut. Tokyo menilai kebijakan tersebut “sama sekali tidak dapat diterima dan sangat disesalkan”, serta menyebut langkah China menyimpang dari praktik perdagangan internasional karena hanya menargetkan Jepang.

Ketegangan semakin meningkat seiring keputusan kabinet Jepang pada akhir Desember yang menyetujui paket anggaran pertahanan rekor untuk tahun mendatang. Anggaran militer Jepang naik 3,8% menjadi sekitar 9 triliun yen atau setara 58 miliar dolar AS.

Media pemerintah China, Xinhua, menyoroti peningkatan belanja militer Jepang sebagai perkembangan yang “mengkhawatirkan”. China menilai Jepang telah mengubah kebijakan keamanannya secara drastis, termasuk melonggarkan pembatasan ekspor senjata dan mengembangkan kemampuan militer ofensif.

Meski Beijing belum merinci daftar barang yang masuk dalam pembatasan terbaru, China saat ini memiliki sekitar 1.100 item dalam daftar kontrol ekspor barang dan teknologi penggunaan ganda. Daftar tersebut mencakup setidaknya tujuh jenis logam tanah jarang menengah dan berat, seperti samarium, gadolinium, terbium, disprosium, dan lutetium.

Bagi Jepang, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap stabilitas rantai pasok. Pasalnya, China masih memasok sekitar 60% impor logam tanah jarang Jepang, meski Tokyo telah berupaya melakukan diversifikasi sumber pasokan dalam beberapa tahun terakhir.

Seorang pejabat Organisasi Perdagangan Luar Negeri Jepang mengatakan belum dapat memastikan dampak langsung kebijakan tersebut karena China belum mengumumkan daftar barang yang dibatasi. Namun, ketidakpastian ini dinilai dapat memicu kehati-hatian pelaku usaha.

Sumber pemerintah Jepang menyebut kebijakan China kemungkinan bersifat simbolis. Menurutnya, Beijing selama ini cenderung menghindari langkah yang dapat merugikan besar komunitas bisnis Jepang. Namun, pembatasan ini bisa menjadi sinyal politik untuk menekan Tokyo dari sisi domestik, khususnya terkait pernyataan kontroversial Perdana Menteri Takaichi.

China sendiri pernah menerapkan pembatasan ekspor logam tanah jarang ke Jepang lebih dari satu dekade lalu saat terjadi sengketa diplomatik. Hingga kini, data Bea Cukai China belum menunjukkan penurunan ekspor logam tanah jarang ke Jepang. Bahkan pada November lalu, ekspor tercatat naik 35% menjadi 305 metrik ton, level tertinggi sepanjang tahun.

Meski demikian, sejumlah analis dan pelaku industri Jepang tetap mewaspadai potensi pembalasan lanjutan. Pembatasan ekspor logam tanah jarang dinilai dapat berdampak langsung pada industri otomotif, elektronik, dan teknologi tinggi Jepang yang sangat bergantung pada material tersebut.

Dengan ketegangan geopolitik yang belum mereda, pelaku usaha di kedua negara kini menghadapi risiko meningkatnya ketidakpastian perdagangan yang berpotensi memengaruhi iklim bisnis kawasan Asia Timur.