Harga Pangan Hari Ini 21 Januari 2026, Harga Cabai Makin Murah

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas cabai rawit merah Rp48.600 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp33.700 per kg.

Dikutip dari Antara, Rabu (21/1/2026), berdasarkan data dari PIHPS, selain cabai rawit merah, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah Rp54.700 per kg, lalu bawang putih di harga Rp44.750 per kg.

Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp14.900 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.650 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.450 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp15.950 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.250 per kg dan beras kualitas super II Rp16.900 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp34.400 per kg, cabai merah keriting Rp36.300 per kg, dan cabai rawit hijau Rp44.700 per kg.

Kemudian, daging ayam ras di harga Rp40.900 per kg, daging sapi kualitas I Rp134.000 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp124.400 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.000 per kg, gula pasir lokal Rp18.450 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.100 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp23.500 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp20.750 per liter.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras nasional diberikan hingga ke wilayah non sentra produksi, termasuk Kepulauan Riau (Kepri). Sehingga tidak diperlukan pemenuhan dari impor.

Amran meminta Perum Bulog memastikan pasokan beras bisa menjangkau Kepri. Menyusul adanya temuan 1.000 ton beras diduga ilegal di Kepri dan akan dikirim ke Palembang.

"Kita supply di sini. Kita sudah komitmen men-supply. Kita akan bangun gudang di sini. Ini Bulog yang bertanggung jawab, tidak boleh kekurangan beras," ungkap Amran, mengutip keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Langkah itu sejalan dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 3,2 juta ton hingga akhir 2025 lalu. Sementara, hingga 15 Januari 2026, jumlah stok beras masih 3,35 juta ton.

Pemerintah Provinsi Kepri menyampaikan, butuh 202,6 ribu ton beras setahun atau 16,9 ribu ton sebulan. Amran menegaskan Indonesia tidak butuh impor beras lagi di tahun 2026.

"Stok (beras) di horeka, hotel restoran katering, itu 12,5 juta ton Tertinggi selama merdeka. Tidak ada alasan kekurangan beras. Jadi kami minta, ini dikirim terus (pasokan beras), gudangnya harus penuh, agar tidak ada alasan kekurangan beras," kata Menteri Pertanian ini.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menemukan beras diduga ilegal di Kepulauan Riau (Kepri). Dia turut meminta pengusutan dilakukan secara tuntas.

Beras tersebut telah ditindak aparat penegak hukum di Kawasan Bea Cukai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026). Amran pun mengecek langsung ribuan ton beras tersebut.

“Yang menarik di sini, yang perlu kita dalami adalah sumber berasnya berasal dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau yang tidak punya sawah, akan dikirim ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang produksinya 3,5 juta ton dan surplusnya 1,1 juta ton. Ini tidak masuk akal,” ungkap Amran, mengutip keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Dia menjelaskan, 1.000 ton diduga beras ilegal itu diangkut menggunakan enam kapal. Amran mengendus adanya kejanggalan serius. Pasalnya, sumber beras disebut berasal dari Tanjung Pinang yang bukan merupakan daerah sentra produksi. Namun beras tersebut akan dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan, yang notabene daerah dengan produksi dan surplus padi yang besar.

“Bisa kita duga bahwa ini adalah selundupan, tetapi nanti penyidik dari Mabes, Satgas turun, kemudian kerja sama dengan Polda, di-backup oleh TNI, Kejaksaan, ini akan dituntaskan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Amran.

“Hari ini kami datang khusus mengecek. Ini kami terima kasih kepada penegak hukum yang menindak beras masuk seribu ton totalnya. Ini ditangkap dan kami minta itu ditindak tegas. Pelaku-pelakunya ditindak tegas, karena kenapa? Ini akan memengaruhi petani kita, 115 juta orang seluruh Indonesia,” imbuhnya.