Garap Cetak Sawah hingga Irigasi, Mentan Bidik Realisasi Anggaran Pertanian Capai 93% di Akhir 2025

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pihkanya bergerak cepat menghadapi tantangan pangan dan memastikan ketersediaan secara berkelanjutan.

Ia menyebut pagu alokasi 2025 sebesar Rp31,91 triliun dengan pagu efektif Rp31,12 triliun, telah dioptimalkan untuk menjalankan berbagai program strategis. Termasuk tambahan anggaran sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk peningkatan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kakao, mete, lada, dan pala.

“Pada tahun 2025 Kementan fokus pada cetak sawah, oplah, pompanisasi, pengembangan padi gogo, dan irigasi bersama PU,” jelas Amran, dikutip dari Antara, Senin (24/11/2025).

Mentan Amran menambahkan progres realisasi anggaran hingga 20 November 2025 mencapai 72,29 persen dan diproyeksikan minimal mencapai 93 persen pada akhir tahun.

Dia mengaku, pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan serapan anggaran yang diproyeksikan realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai minimal 93 persen. 

"Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan dengan tetap menjaga pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabel,” jelasnya.

Dalam raker tersebut, Mentan juga memaparkan rencana kerja tahun 2026 dengan pagu anggaran Rp40,145 triliun, sejalan dengan tema kerja pemerintah tahun depan yang diarahkan untuk kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

Kementan menegaskan komitmennya untuk menjaga percepatan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memastikan swasembada dapat dicapai secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai sektor pertanian terus menunjukkan perbaikan signifikan menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi, penguatan program pemerintah, serta kolaborasi kuat lintas pemangku kepentingan.

“Kami atas nama Komisi IV sampaikan penghargaan atas Kementan yang sudah mencapai indikator penilaian, membaik, bahkan dapat penghargaan dari FAO (Food and Agriculture Organization),” kata Titiek.

Dalam rapat kerja terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana program tahun 2026 itu, Komisi IV DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas capaian sektor pertanian yang terus membaik dan berhasil memperoleh penghargaan dari FAO.

Titiek menegaskan, sektor pertanian menghadapi tantangan serius, mulai dari perubahan iklim yang sulit diprediksi, kekeringan, organisme pengganggu tanaman, hingga pola tanam yang berpengaruh pada produktivitas.

Ia juga menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada harus diikuti percepatan program strategis di lapangan, termasuk optimalisasi lahan, penyediaan irigasi, benih unggul, pupuk subsidi, hingga modernisasi alsintan.

“Upaya swasembada tidak boleh terhambat satu pihak. Ini menuntut kerja bersama pemerintah pusat, daerah, lembaga teknis, BUMN, pelaku usaha hingga petani,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan 250 ton beras impor ilegal yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Ia menilai masuknya beras tersebut bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan bahwa impor tidak diperlukan karena stok nasional berada pada posisi tertinggi.

Amran mengatakan laporan mengenai temuan tersebut diterimanya sekitar pukul 02.00 dini hari saat ia sedang menjalani perawatan karena kelelahan. Meski begitu, ia langsung menghubungi sejumlah pihak untuk menghentikan distribusi beras yang diduga ilegal tersebut.

"Kami terima laporan tadi sekitar jam 02.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya. Nah, enggak boleh keluar,” ujar Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

Berdasarkan penyelidikan awal, beras impor tersebut masuk tanpa persetujuan kementerian yang berwenang. Amran mengatakan ada pihak yang sebelumnya mendorong rapat di Jakarta untuk membahas impor, namun risalah rapat menunjukkan pejabat terkait justru menolak rencana tersebut.

“Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” katanya.

Ia menambahkan, izin asal barang dari Thailand telah terbit bahkan sebelum rapat berlangsung. Hal ini, menurutnya, memperlihatkan bahwa proses impor telah direncanakan sejak awal.

“Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” tegasnya.

Amran juga menilai alasan impor karena harga beras Thailand dan Vietnam lebih murah tidak lagi relevan. Ia menyebut dua tahun terakhir Indonesia telah mengimpor lebih dari 7 juta ton komoditas pangan dengan nilai mencapai sekitar Rp100 triliun, dan kini stok nasional dalam kondisi tinggi.

“Bahkan diperkirakan akhir tahun itu adalah stok tertinggi,” ujarnya.