Gaji dan THR Ratusan Pekerja Hillcon Belum Dibayar, Kemenaker Investigasi

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan akan menurunkan tim investigasi untuk menelusuri dugaan belum dibayarkannya gaji dan tunjangan hari raya (THR) ratusan pekerja PT Hillcon Jaya Shakti di Morowali Utara.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan pihaknya telah menerima informasi terkait persoalan tersebut dan akan segera melakukan verifikasi.

"Nah, atas informasi ini kami akan mengirimkan investigasi kepada perusahaan ini," ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (3/4/2026).

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan pekerja yang belum menerima gaji sejak Februari 2026, termasuk THR Lebaran. Pemerintah pun menegaskan bahwa hak pekerja harus dipenuhi oleh perusahaan.

Afriansyah menegaskan, pihaknya akan mengonfirmasi langsung kepada perusahaan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sebelum mengambil langkah lanjutan.

"Nanti kita akan menginvestigasi dulu apa yang sedang menjadi informasi buat kami ini. Saya akan konfirmasi kepada tim saya terhadap perusahaan ini," kata dia.

Pemerintah menekankan bahwa perusahaan wajib memenuhi seluruh hak pekerja, mulai dari gaji, THR, hingga iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Nah, untuk kewajiban-kewajiban mereka yang tertunda atau belum terlaksana, seperti THR, kemudian gaji yang belum mereka bayarkan, BPJS yang belum mereka selesaikan, kita akan meminta mereka menyelesaikan itu semua," tegas Afriansyah.

Kemenaker memastikan akan mengawal penyelesaian kasus ini agar berjalan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Langkah investigasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi pekerja yang terdampak.

Salah satu karyawan, Hengki Arabiya, mengungkapkan permasalahan bermula sejak akhir Desember 2025 ketika operasional perusahaan mulai berhenti.

Memasuki Januari 2026, sebagian pekerja dirumahkan dengan harapan operasional kembali berjalan pada Maret atau April. Namun kondisi justru memburuk.

Kebutuhan dasar pekerja terganggu setelah layanan kantin dihentikan akibat tagihan perusahaan yang belum dibayarkan.

Perusahaan kemudian memulangkan pekerja secara bertahap hingga pertengahan Februari, menyisakan sekitar 30 orang untuk menjaga aset.

Pada 25 Maret 2026, muncul memo internal yang menyatakan kontrak proyek tidak diperpanjang, setelah negosiasi antara perusahaan dan pemilik proyek tidak mencapai kesepakatan.

Hengki menyebut sekitar 300 pekerja terdampak di lokasi Morowali Utara, bahkan bisa mencapai ribuan jika dihitung dari lokasi lain.

"Jadi dari bulan dua (Februari) sampai sekarang ini kita belum menerima gaji. Terus terkait THR juga seperti itu, kita belum menerima THR," ujarnya.

Selain itu, pekerja juga menghadapi masalah iuran BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan selama lebih dari satu tahun.

Ketidakjelasan status kerja pada periode Maret 2026 juga menambah kompleksitas masalah, karena pekerja tidak mendapatkan kepastian maupun pembayaran.

Para pekerja berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi.

"Kalau memang ada Kemenaker... nanti kami siapkan data-datanya," kata Hengki.

Hingga kini, berbagai upaya seperti perundingan hingga rapat dengan DPRD setempat belum membuahkan hasil konkret.