Formula UMP 2026 Rampung, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2025 Jadi Acuan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 akan menjadi komponen kunci dalam formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Kebijakan ini dipilih karena penetapan UMP wajib diumumkan sebelum 31 Desember 2025, sehingga data kuartal III menjadi rujukan paling relevan.

“UMP tergantung pertumbuhan di kuartal III,” ujar Airlangga usai konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari Antara, Kamis (27/11/2025).

Berdasarkan data pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 tercatat mencapai 5,04 persen secara tahunan (yoy).

Airlangga memastikan bahwa seluruh pembahasan mengenai formula dan skema kenaikan UMP di internal pemerintah telah tuntas. Ia menyebut tidak ada hambatan substansial dalam penyusunan aturan tersebut. Meski demikian, keputusan final beserta pengumuman resminya akan disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). “Nanti (keputusan) di Kemnaker, sedang diajukan ke pemerintah,” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran UMP 2026 sesuai kondisi ekonomi masing-masing wilayah.

Di sisi lain, kalangan pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut memberikan masukan terkait implementasi formula UMP 2026. Salah satu sorotan utama adalah penetapan indeks alfa (α), yang dinilai harus diterapkan secara bijaksana.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto, menilai kebijakan alfa harus selaras dengan kondisi ekonomi daerah, produktivitas, dan kemampuan usaha di tiap sektor. “Kebijakan yang adaptif ini diperlukan agar keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja tetap terjaga,” ungkapnya dalam acara Economic and Labour Insight di Jakarta.

Menurut Darwoto, indeks alfa sebenarnya menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu penggunaannya perlu mempertimbangkan banyak variabel terkait dinamika ekonomi lokal.

Darwoto menambahkan bahwa alfa harus ditetapkan secara proporsional karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh tenaga kerja. Faktor lain seperti investasi, teknologi, hingga total factor productivity (TFP) ikut memberikan pengaruh signifikan terhadap efisiensi dan inovasi.

Oleh sebab itu, Apindo mengusulkan agar variabel alfa untuk penetapan UMP 2026 tidak diterapkan secara seragam di seluruh daerah. Pasalnya, setiap wilayah memiliki struktur ekonomi dan tingkat produktivitas yang berbeda.

Usulan ini diharapkan dapat memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan upah secara lebih realistis tanpa menekan kemampuan dunia usaha. Dengan demikian, penetapan UMP 2026 dapat berjalan seimbang antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.