Fakta Kasus Pajak PT Djarum yang Seret Dirut hingga Eks Pejabat Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta - Nama Victor Rachmat Hartono, Direktur Utama (Dirut) PT Djarum, terseret dalam daftar lima nama yang dicekal oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi sektor perpajakan. Pencekalan tersebut berlaku mulai 14 November 2025.

Selain Victor Hartono, empat nama lainnya yang dicekal adalah Ken Dwijugiasteadi selaku mantan Dirjen Pajak Kemenkeu; Bernadette Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Semarang; Heru Budijanto Prabowo selaku Konsultan Pajak; dan Karl Layman selaku Pemeriksa Pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu.

Duduk perkara kasus ini berawal dari pengusutan Kejagung yang menduga adanya pemufakatan jahat antara pegawai pajak dengan pengusaha. Modusnya, mereka memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak periode 2016-2020 di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi tindakan hukum berupa penggeledahan telah dilakukan di beberapa tempat, termasuk rumah pejabat Ditjen Pajak.

"Ya (memperkecil pembayaran pajak), tapi kan dia ada kompensasi untuk memperkecil. Kalau ini kan maksudnya ada kesepakatan dan ada ini, ada pemberian itu. Suap lah, memperkecil dengan tujuan tertentu. Terus ada pemberian," jelas Anang.

Kejaksaan Agung mengajukan permohonan cekal terhadap lima nama tersebut ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dengan alasan korupsi.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna membeberkan alasan utama pencekalan ini. “Adanya kekhawatiran dari penyidik terhadap para pihak tersebut tidak hadir atau bepergian ke luar negeri dan untuk proses kelancaran proses penyidikan,” terangnya.

Ia menegaskan keterangan mereka sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus ini.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto turut membenarkan pihaknya telah mencekal kelima nama tersebut. “Betul (lima nama itu dicekal),” tutur Agus, seraya menyatakan Imipas hanya melaksanakan permintaan pencekalan dari Kejagung.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, merespons pencekalan eks Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dengan menyatakan dukungannya terhadap proses hukum. Purbaya mengaku belum mendapat laporan lengkap, namun membiarkan Jaksa Agung mengusut tuntas dugaan kasus yang menyangkut program tax amnesty ini.

"Saya pikir biar aja proses hukum berjalan. Yang jelas beberapa orang kita dipanggil untuk memberi pernyataan dan kesaksian apa yang terjadi waktu itu," ungkap Purbaya.

Terkait pencekalan Direktur Utama PT Djarum, Victor Hartono, manajemen Grup Djarum memberikan respons singkat.

Corporate Communication Manager Grup Djarum, Budi Darmawan, menyatakan bahwa pihaknya menghormati dan patuh terhadap proses hukum yang berlaku. "Mengenai hal tersebut, kami menghormati, patuh dan taat hukum,” ujar Budi Darmawan.

Sentimen dugaan korupsi pajak PT Djarum yang berujung pencekalan ini turut memengaruhi pergerakan saham emiten Grup Djarum di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan data RTI pada Jumat (21/11/2025) hingga penutupan sesi pertama, harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) terpantau turun 0,59% ke posisi Rp 8.375 per saham. Grup Djarum memiliki saham BBCA melalui PT Dwimuria Investama.

Sebaliknya, saham PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) yang juga terafiliasi dengan Grup Djarum, ditutup stagnan di posisi Rp 448 per saham hingga penutupan sesi pertama perdagangan.

Pergerakan saham emiten Grup Djarum lain seperti TOWR dan SUPR juga menjadi sorotan pasar menyusul perkembangan kasus ini.