Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Perusahaan Umum (Perum) dibidik bisa memberikan dividen ke negara. Targetnya, BUMN Perum akan memberikan kontribusinya mulai 2026.
Hal tersebut diungkapkan Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI. Estimasinya, ada sekitar Rp 200-300 miliar dividen yang bisa disetor dari 10 Perum yang dikelola Kementerian BUMN.
"Nanti Perum saya yakin ke depan ada dividen juga. Kita proyeksi mungkin dari perum bisa 200-300, kita akan kasihkan ke negara juga," kata Erick dalam Rapat Kerja tersebut, Selasa (8/7/2025).
Dia mengatakan, setoran dividen BUMN Perum itu belum akan dilakukan pada tahun ini. Harapannya tambahan pemasukan negara itu bisa berjalan mulai 2026.
"Kayaknya 2025 ini belum ya. Karena kan nanti mungkin di tahun depan, yaa, begitu. Tadi di dalam kita... (sekitar Rp 200-300 miliar) ya, kurang-kurangnya," ucap dia.
Kendati begitu, Erick belum bisa memastikan angka tersebut, pasalnya masih dalam tahap konsolidasi. "Kita coba dulu. Kan masih ada waktu 7 bulan. Saya enggak mau ngomong secara detail, karena kita masih konsolidasi," ujar Erick.
Dividen dari BUMN
Selain itu, Erick juga menyebut Kementerian BUMN mendapatkan jatah 1 persen dividen dari perusahaan pelat merah yang dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Angkanya diperkirakan mencapai Rp 900 miliar - Rp 1,5 triliun.
Dia menegaskan, dividen tadi sebagian akan digunakan oleh Kementerian BUMN sejalan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 604 miliar. Sisanya, akan disetorkan kembali ke kas negara.
"Jadi ini bisa double impact. Si Danantara dividennya dipakai untuk investasi, diharapkan oleh Bapak Presiden untuk masa depan bangsa kita, karena kan ada sumber daya alam habis. Tapi dari BUMN sendiri masih ada tentu sisa dana yang kita bisa berikan kepada pemerintah," jelas dia.
Setoran Total ke Negara
Dia menjelaskan, dengan hadirnya Danantara, sebagian dividen akan digunakan lebih dahulu untuk investasi. Sehingga, alokasi total atas asumsi pembagian dividen itu masih menjadi angka yang cukup besar untuk masuk kas negara.
Sebelumnya, Kementerian BUMN bisa menyumbang sekitar Rp 90 triliun dividen atas kinerja konsolidasi perusahaan pelat merah.
"Tetapi ya kembali lah, kalau dari Kementerian BUMN bisa dulu nyumbang mungkin Rp 90 triliun lah anggap. Mungkin Kementerian BUMN yang baru, ya Rp 1 triliun lumayan gitu lah. Cuman belum tau, ya, nanti angkanya lihat," tutur dia.
Minta Anggaran Rp 604 Miliar
Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan anggaran sebesar Rp 604 miliar untuk tahun 2026 mendatang. Sebagian kebutuhan ini akan ditambal dari setoran dividen dari perusahaan umum (Perum) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
"Nah hal seperti ini kami melihat Kementerian BUMN kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp 604 miliar," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Usulan anggaran ini naik dari tahun ini sebesar Rp 215 miliar. Erick menjanjikan permintaan anggaran ini tidak akan merugikan keuangan negara. Pasalnya, ada skema setoran dividen dari BUMN, baik melalui Danantara maupun BUMN Perum.
"Tadi kalau kita lihat dari dividennya sendiri di Perum nanti ada dividen. Ya kita lihat dengan perbaikan Perum kita yakinin nanti ada tambahan dividen di situ atau 1 persen yang memang dari Danantara sendiri," kata Erick.