Erick Thohir Bakal Punya Kantor di Danantara, Kapan Dipakai?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku mendapatkan kantor di gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kantor itu akan digunakan setidaknya satu minggu sekali untuk menerima laporan kinerja.

Dia mengatakan hal itu sudah disepakati dengan pejabat Danantara. Nantinya, kantor itu akan digunakan untuk menjalin kerja sama strategis.

"Alhamdulillah saya diberikan kantor di Danantara di mana sudah ada kesepakatan InsyaAllah setiap seminggu sekali minimum saya akan berada di sana untuk mendapatkan laporan kinerja ataupun supporting system yang diperlukan dari kami kementerian," ungkap Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

"Dan kami dari Kementerian (BUMN) sendiri bersama Danantara sudah punya mapping besar," ia menambahkan.

Erick menegaskan hubungan antara Kementerian BUMN dan Danantara berjalan baik. Adapun pembagian perannya, Erick akan fokus pada pengawasan dan regulasi, sementara Danantara berperan untuk mengelola perusahaan pelat merah.

"Kami bersama Danantara sangat berhubungan baik, sangat saling mendukung karena itu peran operasional dan investasi sudah 100 persen dilaksanakan Danantara, kami hanya regulasi pengawasan," tegas Erick Thohir.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan anggaran sebesar Rp 604 miliar untuk tahun 2026 mendatang. Sebagian kebutuhan ini akan ditambal dari setoran dividen dari perusahaan umum (Perum) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Nah hal seperti ini kami melihat Kementerian BUMN kita memerlukan pendanaan kurang lebih Rp 604 miliar," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Usulan anggaran ini naik dari tahun ini sebesar Rp 215 miliar. Erick menjanjikan permintaan anggaran ini tidak akan merugikan keuangan negara. Lantaran, ada skema setoran dividen dari BUMN, baik melalui Danantara maupun BUMN Perum.

"Tadi kalau kita lihat dari dividennya sendiri di Perum nanti ada dividen. Ya kita lihat dengan perbaikan Perum kita yakinin nanti ada tambahan dividen di situ atau 1 persen yang memang dari Danantara sendiri," kata Erick.

Hal tersebut menurut dia, masih terus dilakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Maupun skema setoran dividen dengan Danantara.

"Nah jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara, tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara. Nah ini yang kita coba bicarakan dengan pihak Kementerian, tetapi secara undang-undangnya payung hukumnya kuat memang sudah di kami," dia menambahkan.

Melalui paparannya, Erick merinci rencana penggunaan anggaran Rp 604 miliar untuk 2026 tadi. Diantaranya ada untuk menjalankan peran sebagai regulator, pengawasan, pemegang saham Seri A dan Perum, Belanja Pegawai, hingga Administrasi dan Operasional.

Pembagiannya, Kementerian BUMN sebagai regulator Rp 111 miliar, Pengawasan Rp 118 miliar, Pemegang Saham Seri A dan Perum Rp 101 miliar.

Lalu, Belanja Pegawai Rp 117 miliar, serta Administrasi dan Operasional Rp 157 miliar. Adapun, Kementerian BUMN mendapat pagu indikatif Rp 150 miliar, artinya ada usulan tambahan Rp 454 miliar, sehingga totalnya Rp 604 miliar.