Edukasi Publik, PPATK Bongkar Modus Kredit Fiktif dari Orang Dalam hingga Aliran Dana Global

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mendorong edukasi publik terkait risiko kejahatan perbankan, khususnya kredit fiktif. Salah satunya melalui talkshow “Jadi Tahu – Alarm Kredit Fiktif dan Korupsi Perbankan” bersama Liputan6, yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus yang kian berkembang.

Dalam diskusi tersebut, PPATK menegaskan bahwa praktik kredit fiktif tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Perwakilan PPATK, Hesti, menjelaskan bahwa lembaganya umumnya baru mengetahui kasus kredit fiktif setelah adanya laporan dari pihak bank atau aparat penegak hukum.

“PPATK itu tahunya ketika ada laporan dari bank. Biasanya bank tahu kredit fiktif ketika ada kredit macet, mereka melakukan audit internal, kemudian melaporkan kasus itu ke PPATK,” ujarnya.

Menurut dia, meskipun indikasi awal bisa dideteksi lebih dini, hal tersebut sangat bergantung pada sistem pengawasan internal masing-masing bank, termasuk dalam memantau penggunaan dana kredit.

“Misalkan mereka bilang kredit ini untuk usaha, tapi ternyata masuknya ke rekening pribadi atau ke rekening orang-orang tertentu,” jelas Hesti.

PPATK mencatat, pola kredit fiktif sejatinya tidak banyak berubah, namun semakin kompleks dalam pelaksanaannya. Modus yang kerap digunakan antara lain rekening nominee dan perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran dana.

“Penggunaan rekening nominee, perusahaan cangkang itu memang digunakan untuk layering, untuk menjauhkan dana ini dari tindak pidana asalnya,” kata Hesti.

Selain itu, keterlibatan oknum internal perbankan masih menjadi celah utama terjadinya kredit fiktif. Dalam banyak kasus, kredit tetap bisa dicairkan meski tidak memenuhi syarat.

“Kredit ini bisa cair karena biasanya ada campur tangan dari pihak internal. Debitur itu tidak layak, atau datanya dimanipulasi,” ujarnya.

PPATK juga menelusuri kemungkinan adanya aliran dana balik kepada oknum tersebut, termasuk melalui pembelian aset yang tidak sesuai profil penghasilan.

“Apakah setelah kredit itu dicairkan, ada kickback yang didapatkan oleh oknum internal. Misalnya tidak lama setelah itu ada pembelian aset di luar profil penghasilannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hesti mengungkapkan bahwa dalam sejumlah kasus, dana hasil kejahatan juga berpotensi mengalir ke luar negeri. Untuk menelusuri hal ini, PPATK bekerja sama dengan jaringan Financial Intelligence Unit (FIU) global.

“Kalau ada indikasi dana ini lari ke luar negeri, kita bisa bekerja sama dengan FIU negara setempat untuk meminta keterangan transaksi atau asetnya,” jelasnya.

Sementara itu, Ekonom Senior dan Associate Faculty LPPI, Ryan Kiryanto, menilai dari sisi regulasi, industri perbankan saat ini sudah memiliki sistem pengawasan yang sangat ketat.

“Nyaris sudah tidak ada celah lagi. Kecuali memang akhlak dari orang bank itu sudah jelek atau memang ada niat jahat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sistem pengawasan perbankan kini berlapis, mulai dari internal bank hingga regulator, sehingga praktik penyimpangan seharusnya bisa diminimalkan.

Meski demikian, Ryan menegaskan bahwa kasus kredit fiktif yang terjadi tidak serta-merta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

“Kalau indeks kepercayaan masyarakat terhadap perbankan itu masih tinggi. Kasus seperti ini sifatnya kasuistis,” kata dia.

PPATK mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penanganan kasus, terutama dalam pelacakan dan pemulihan aset. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas layering serta penggunaan transaksi tunai.

“Mereka memakai lapisan-lapisan yang cukup rumit, ditambah penggunaan transaksi tunai, ini menjadi tantangan bagi kami,” ujar Hesti.

Untuk itu, PPATK mendorong perbankan memperkuat pendekatan preventif, mulai dari analisis kredit hingga pengawasan pasca pencairan dana.

“Deteksi dini dimulai dari analisis kredit. Kemudian setelah dana dicairkan, harus dipantau apakah digunakan sesuai peruntukannya,” jelasnya.

Melalui edukasi publik dan penguatan sinergi dengan berbagai pihak, PPATK berharap masyarakat semakin memahami risiko kredit fiktif dan ikut berperan dalam menjaga integritas sistem keuangan.

“Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk melindungi hak masyarakat dan menjaga martabat sistem keuangan Indonesia,” tutup Hesti.