Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen untuk Indonesia, Ini Usul Apindo

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menilai, kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) menimbulkan kekhawatiran. Hal ini lantaran berpeluang berdampak terhadap kestabilan arus perdagangan internasional.

Shinta mengatakan, sejak rencana kebijakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik AS beredar, dunia usaha memantau dengan seksama dinamika kebijakan dagang AS.

“Penting untuk dipahami bahwa penerapan tarif tinggi oleh Amerika Serikat merupakan tantangan global yang tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga bagi seluruh negara yang memiliki surplus perdagangan dengan AS,” ujar Shinta saat dihubungi Liputan6.com lewat pesan singkat, Kamis (3/4/2025).

Ia menuturkan, kebijakan perdagangan AS menghadirkan kekhawatiran di dunia usaha dan masyarakat luas.

“Kebijakan ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas, karena berpotensi membawa dampak signifikan terhadap stabilitas arus perdagangan internasional,” ujar dia.

Menyikapi kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) dari pemerintah AS, APINDO memandang isu tersebut perlu ditangani secara terkoordinasi dan kolektif antara semua pemangku kepentingan baik Pemerintah Indonesia dan pelaku usaha.

“Saat ini, kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia, baik di dalam negeri maupun melalui perwakilan di AS, serta menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, mitra usaha, hingga perwakilan pemerintah AS untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi eksportir Indonesia yang terdampak,” kata dia.

Shina menyampaikan ada sejumlah langkah yang diusulkan antara lain:

1.Mendorong kesepakatan bilateral dengan AS untuk memastikan Indonesia mendapatkan akses pasar terbaik atau paling kompetitif dan saling menguntungkan (win-win).

"Secara khusus, kami meyakini bahwa penciptaan integrasi rantai pasok antara industri Indonesia dan industri di AS perlu dilakukan, sehingga ekspor Indonesia akan dipandang sebagai upaya memperkuat daya saing industri AS, bukan sebagai ancaman. Inisiatif ini tengah kami dorong bersama pemerintah Indonesia, dan kami berharap dapat disambut dengan baik oleh Pemerintah AS,” kata Shinta.

Ia menambahkan, APINDO juga mendorong pendekatan tematik seperti kerja sama di sektor energi, critical minerals, dan farmasi, tanpa harus langsung masuk ke negosiasi FTA yang kompleks.

2. Mengevaluasi penerapan prinsip reciprocal secara menyeluruh, termasuk dengan memperhatikan tarif dan hambatan non-tarif atas produk impor dari AS ke Indonesia, guna menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan dagang kedua negara.

3. Menstimulasi diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia, agar kinerja ekspor nasional dapat lebih optimal dan stabil meskipun menghadapi hambatan di pasar tertentu, seperti kebijakan AS yang restriktif ini. Negara-negara di ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika memiliki potensi besar sebagai pasar pengganti AS.

“Kami juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan secara maksimal perjanjian dagang yang telah ada (FTA/CEPA), serta mempercepat penyelesaian perjanjian yang masih dalam proses negosiasi, seperti Indonesia–EU CEPA (IEU-CEPA),” kata dia.

4. Pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi, guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor. Kenaikan tarif AS ini tentu akan berdampak pada struktur biaya produksi dan daya saing industri dalam negeri.

“Terutama kebijakan ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor nasional, terutama sektor-sektor yang selama ini bergantung pada pasar AS, seperti tekstil, alas kaki, furniture, elektronik, batubara, olahan nikel, dan produk agribisnis. Reformasi kebijakan yang adaptif dan berpihak pada industri perlu terus diperkuat agar produk Indonesia tetap kompetitif secara global,” ujar dia.

Shinta menuturkan, dunia usaha berharap agar kolaborasi dengan pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas iklim usaha nasional di tengah dinamika global.

“Ketahanan ekonomi hanya dapat terjaga jika respons terhadap tantangan eksternal dibangun secara kolektif, terukur, dan berbasis dialog erat antara pemerintah dan pelaku usaha,” ujar dia.

Ia mengatakan, pihaknya juga menyediakan dukungan kepada anggota untuk mampu susun strategi menanggapi kebijakan dagang AS.

“Sebagai representasi dunia usaha, dan seperti yang konsisten kami berikan kepada anggota kami, APINDO menyediakan platform untuk diskusi dan sharing best practices, dukungan advokasi, serta pendampingan agar pelaku usaha mampu menyusun strategi respons yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan terhadap kebijakan ini,” ia menambahkan.