DJP Sudah Kantongi Rp 11,9 Triliun dari 106 Pengemplang Pajak

Liputan6.com, Bali - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengantongi Rp 11,99 triliun dari 106 pengemplang pajak pertambahan 24 November 2025. Jumlah itu masih jauh dari target 201 wajib pajak (WP) penunggak pajak, dengan total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 60 triliun. 

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan, penerimaan Rp 11,99 triliun ini berasal dari 106 WP yang sudah melakukan pembayaran. Angka tersebut sudah mendekati dari target pengumpulan di 2025 ini sebesar Rp 20 triliun. 

"Alhamdulillah, dari target Rp 20 triliun sampai Desember (2025) akhir, kami bisa mencairkan Rp 11,99 triliun," ujar Bimo dalam acara Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Kanwil DJP Bali, Selasa (25/11/2025)

Demi mengejar 95 wajib pajak sisa, DJP berkomitmen untuk terus melakukan penagihan aktif, seraya memanfaatkan tim satuan tugas (taskforce) untuk penanganan tindak pidana perpajakan.  

"Jadi ada memang data-data yang terkait yang harus kita jadikan sebagai data pembanding. Misalnya dari data PNBP wajib pajak-wajib pajak di sektor ekstraktif, misalnya minerba," ungkapnya. 

"Kita bisa melihat kesesuaian antara PNBP yang dibayar berdasarkan volume yang mereka produce, kemudian dengan data tunggakan perpajakan," papar Bimo. 

Premanisme di Kantor Pajak

Tak hanya wajib pajak, Bimo Wijayanto selaku Dirjen Pajak juga bakal menindaklanjuti aduan soal premanisme oknum di salah satu kantor pelayanan pajak (KPP), ya g diterima lewat kanal WhatsApp Lapor Pak Purbaya. 

Bimo mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memerintahkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) DJP untuk menindaklanjuti pengaduan, terkait premanisme oknum accoun representative (AR) di KPP Pratama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. 

"Saya sudah mendapat laporan bahwa karena informasi yang disampaikan melalui WhatsApp itu sangat terbatas, artinya kan kami harus mengklarifikasi dan mengkonfirmasi ke si penyampai informasi. Ini tentu kita musti praduga tak bersalah," ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Harapannya, mudah-mudahan dari si pelapor bisa masuk ke sistem whistleblow kita, menunjukan AR yang disebut preman itu yang mana dan atas indikasi apa, sehingga itu disimbolkan premanisme," Bimo menambahkan.

Jika ditemukan adanya kesalahan yang disengaja, ia pun tak segan untuk mengakhiri masa kerja oknum bersangkutan secara tak hormat. "Tentu kita seperti komitmen saya sejak awal, fraud sedikit pun akan saya tindak, bahkan akan saya pecat," serunya. 

Bimo mengklasifikasi aduan di sektor perpajakan yang masuk ke kanal Lapor Pak Purbaya dalam dua kategori. Pertama yang menjurus ke perbaikan kebijakan, dan perbaikan administrasi.   

"Kalau perbaikan policy tentu kita masukan ke Direktorat Jenderal Strategi dan Ekonomi Fiskal supaya jadi perhatian. Kalau signifikan, tentu kita akan masukan ke unit anti fraud kita," bebernya.

Sebelumnya, Pemerintah sudah mengantongi pajak senilai Rp 1.799,55 triliun hingga Oktober 2025 ini. Jumlah ini naik sekitar 1,8% dari tahun lalu dengan penipang kenaikan dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menuturkan setoran pajak sepanjang Januari-Oktober 2025 ini lebih tinggi sedikit dibandingkan periode yang sama pada 2024 lalu.

"Secara bruto memang alhamdulillah kami selama 8 bulan terakhir sudah mencatat nilai yang positif walaupun tipis-tipis," kata Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR, Senin (24/11/2025).

Mengutip data yang ditampilkannya, secara bruto memang pendapatan pajak RI naik 1,8% dari Rp 1.767,13 triliun di Januari-Oktober 2024 menjadi Rp 1.799,55 triliun di Januari-Oktober 2025. Setoran positif tercatat pada Maret-Oktober 2025, sedangkan Januari-Februari 2025 negatif.

Melihat angka setoran pajak bruto, PPh Badan menyumbang pertumbuhan tertinggi dengan 5,3%, sedangkan, PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 naik 0,3 persen. Sementara itu, PPh Oramg Pribadi dan PPh Pasal 21 anjlok 12,6%, serta PPN dan PPnBM turun 2,1%.

"Yang mengalami pertumbuhan di sisi bruto itu PPh Badan 5,3%, kemudian tentu ini menggambarkan profitabilitas dari korporasi-korporasi yang menjadi wajib pajak penyumbang penerimaan, selain itu juga PPh final, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 26," kata Bimo.

"Ada beberapa penurunan dari sisi bruto, yang pertama itu PPH orang pribadi dan PPh Pasal 21, ini akibat adanya dampak TER (tarif efektif rata-rata) di awal tahun kemudian PPN dan PPnBM juga mengalami penurunan 2,1% karena masih terdapatnya setoran ada di deposit," ia menambahkan.

Bimo mengakui, setoran pajak secara neto lebih rendah dari periode yang sama pada 2024 lalu. Saat ini, pemerintah mengantongi setoran pajak neto sebesar Rp 1.459,03 triliun.

Seluruh kategori pajak, PPh Badan, PPh Orang Pribadi dan PPh 21, PPh Final, PPh 22, PPh 26, serta PPN dan PPnBM kompak turun.

"Kalau dari sisi neto, penerimaan pajak neto sejumlah Rp 1.459,03 triliun sampai Oktober, lebih rendah dari tahun lalu dengan kontraksi sebesar total minus 3,9%. Adapun capain 70,2% dari laporan semester," beber Bimo.