Dicari Calon Bos Koperasi Desa Merah Putih, Pendaftaran Dibuka hingga 17 April 2026

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi membuka pendaftaran Rekrutmen Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Ini dibuka khusus untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Mengutip akun Instagram resmi Kemhan dan Kementerian Koperasi, pemerintah mencari generasi muda untuk berkontribusi dalam pengembangan KDKMP. Ini juga dinilai jadi kesempatan pelibatan generasi muda nasional berstatus sarjana.

"Pendaftaran dibuka hingga 17 April 2026 dan seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya. Informasi dan pendaftaran dapat diakses melalui sppi-kdkmp.id," seperti dikutip, Selasa (17/3/2026).

Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi para calon pendaftar:

• Usia maksimal 35 tahun
• Pendidikan minimal Strata 1 (S1)
• Sehat jasmani dan rohani
• Memiliki SKCK yang masih berlaku
• Bersedia ditempatkan di mana saja.

"Keterlibatan generasi muda dalam penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan nasional, karena desa yang mandiri dan sejahtera merupakan fondasi kuat bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan pertahanan negara," tulis unggahan tersebut.

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto sempat memimpin rapat koordinasi (rakor) mengenai persiapan operasional KDKMP. Rakor ini dilakukan pada 12 Maret 2026 lalu.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan penyiapan pengawal 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan mulai operasional secara bertahap pada Agustus 2026.

"Bapak Presiden menargetkan program ini dapat segera berjalan dan mulai operasional secara bertahap pada bulan Agustus. Untuk itu diperlukan langkah cepat dalam proses perekrutan, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia yang akan mengawaki koperasi tersebut,” ujar Donny, mengutip keterangan resmi dalam laman Kemhan.

Dia menjelaskan pemerintah menargetkan perekrutan dan pelatihan sekitar 30.000 tenaga pengawak koperasi, yang akan dilaksanakan melalui pola pendidikan dan pelatihan dengan dukungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.

Dia menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, mulai dari proses perekrutan, penyiapan kurikulum pelatihan, hingga dukungan regulasi dan anggaran.

Turut hadir dalan rapat tersebut diantaranya Wakil Panglima TNI, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertahanan, Pejabat TNI-Polri, Pejabat Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi, Sesmenko Pangan, BKN, serta Kementerian Keuangan.