Danantara: Tak Boleh Ada Area 'Abu-Abu' Dalam Tata Kelola BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Danantara bergerak cepat membedah sengkarut definisi bisnis di tubuh asuransi BUMN. Fokus utama tertuju pada pemisahan antara portofolio General Insurance dan Credit Insurance (Penjaminan) yang selama ini kerap tumpang tindih.

Menurut Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria yang sekaligus COO Danantara Indonesia, langkah ini krusial untuk menyelamatkan mandat Askrindo dan Jamkrindo sebagai tulang punggung penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Dia mengatakan kajian mendalam tengah dilakukan untuk memastikan lini bisnis penjaminan benar-benar "murni" dan terpisah dari risiko asuransi kerugian biasa.

"Kita sedang memilah, mana yang murni general insurance dan mana yang murni guarantee. Tidak boleh lagi ada area abu-abu yang membingungkan secara tata kelola," kata Dony dikutip Senin (2/2/2026).

Keseriusan ini dibuktikan dengan intensitas pertemuan tingkat tinggi antara Danantara dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercatat, dua kali pertemuan digelar dalam sebulan terakhir khusus untuk memetakan risiko dan regulasi pemisahan ini.

Dengan strategi ini, Danantara ingin memastikan setiap entitas memiliki spesialisasi yang tajam yaitu Asuransi Umum fokus pada proteksi kerugian aset, sementara Holding Penjaminan fokus menjadi benteng risiko kredit nasional

Pengamat Asuransi Wahju Rohmanti menilai IFG tepat sebagai holding asuransinya ke depannya karena memiliki tujuan jelas yaitu memperkuat perusahaan-perusahaan asuransi BUMN melalui pengelolaan yang terpusat.

“Tentu implementasinya adalah agar mereka (perusahaan asuransi dan reasuransi BUMN) beroperasi efisien dan sehat secara keuangan,” ujar Wahju beberapa Waktu lalu.

Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya kewenangan penuh bagi IFG, termasuk melakukan restrukturisasi jika ada anggota holding yang mengalami sakit atau masalah keuangan.

Sependapat dengan Wahju, Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo memberikan dukungan terhadap konsep IFG sebagai rumah besar asuransi BUMN. “IFG bagus menjadi rumah besar holding asuransi," ujarnya.

Adapun Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memberi dukungan pada rencana transformasi tersebut sepanjang tetap mempertimbangkan keberlanjutan layanan kepada pemegang polis, menjaga daya saing pasar yang sehat, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.

“Prosesnya harus dilakukan dengan hati-hati dan bertahap, karena harus memasukan integrasi tata kelola risiko, budaya organisasi, dan manajemen portofolio,” tukas  Ketua Umum AAUI, Budi Herawan.