Dampak MBG Dinilai Terbatas, Ini Usul INDEF

16 hours ago 8

Liputan6.com, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap perekonomian nasional masih relatif terbatas dan bersifat sementara. Karena itu, INDEF menyarankan pemerintah untuk mempersempit sasaran penerima MBG agar anggaran negara lebih efektif dan mampu mendorong produktivitas secara optimal.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, mengatakan perbaikan target penerima menjadi kunci agar manfaat program tidak sekadar besar di anggaran, tetapi juga nyata dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, fokus pada kelompok yang paling membutuhkan akan menghasilkan dampak fiskal yang lebih baik.

“Mengingat manfaat agregat yang relatif terbatas dan distribusional yang tidak sepenuhnya progresif, MBG perlu diprioritaskan pada kelompok usia dan wilayah dengan risiko gizi dan learning loss tertinggi,” ujar Rizal dalam diskusi daring INDEF, Kamis (8/1/2026).

INDEF mencatat, program MBG berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0,15 persen hingga 0,17 persen pada 2040. Proyeksi tersebut didasarkan pada hasil riset menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN).

“PDB atau GDP meningkat secara moderat, dengan puncaknya di kisaran 0,15 sampai 0,17 persen pada awal 2040-an,” kata Rizal di Jakarta, Kamis.

Disinsentif Kerja

Ia menjelaskan, kenaikan PDB tersebut berasal dari peningkatan produktivitas tenaga kerja yang terjadi secara bertahap. Anak-anak penerima manfaat MBG dinilai akan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik, sehingga lebih produktif ketika memasuki usia kerja.

Namun demikian, Rizal mengungkapkan adanya potensi penurunan di sisi pasar tenaga kerja, yakni sekitar 0,05 persen hingga 0,07 persen. Selain itu, suplai tenaga kerja diperkirakan turun kurang dari 0,06 persen, serta upah riil menurun sekitar 0,6 persen.

Menurut Rizal, penurunan tersebut tidak bisa diartikan sebagai disinsentif kerja. Ia menilai kondisi itu justru mencerminkan peningkatan efisiensi produktivitas, di mana tenaga kerja mampu menghasilkan output yang sama atau lebih besar dengan waktu kerja yang lebih singkat.

“Ini merupakan cerminan dari income effect. Ketika kesejahteraan meningkat, rumah tangga cenderung mengurangi jam kerja tanpa menurunkan utilitasnya, dengan asumsi tenaga kerja formal,” pungkasnya.

Setahun Program MBG Berjalan, Serap 800 Ribu Tenaga Kerja di Indonesia

Sebelumnya, pemerintah mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Hingga setahun berjalan, program ini tercatat telah menyerap hampir 800 ribu tenaga kerja di berbagai daerah.

Kementerian Keuangan melaporkan total anggaran yang telah digelontorkan untuk MBG mencapai Rp51,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp43,4 triliun disalurkan langsung dalam bentuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil, serta tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyebut MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Hingga saat ini, pemerintah telah membuka hampir 20 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pusat yang tersebar di berbagai wilayah.

“Saat ini, sudah ada 19.343 SPPG atau central kitchen yang mempekerjakan 789.319 pekerja,” jelas Thomas dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, keberadaan SPPG turut menggerakkan rantai pasok pangan, mulai dari petani, pelaku UMKM, hingga sektor logistik. Dampak lanjutan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam pemerataan ekonomi, terutama di daerah.

Jangkau 56,13 Juta Penerima Manfaat

Berdasarkan data terbaru, hingga Rabu (7/1/2026), program MBG telah menjangkau 56,13 juta penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi. Pemerintah pun berencana memperluas cakupan program ini sepanjang tahun berjalan.

Pada akhir tahun, total penerima manfaat MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta orang. Seiring dengan perluasan tersebut, pemerintah berharap penyerapan tenaga kerja dan dampak ekonomi yang dihasilkan juga terus meningkat.

Read Entire Article
Kaltim | Portal Aceh| | |