Daftar Upah Minimum di ASEAN, Siapa Terbesar?

Liputan6.com, Jakarta - Perundingan penentuan formula acuan mengenai upah minimum 2026 masih terus berlangsung. Nyatanya, besaran upah minimum di berbagai negara Asia Tenggara dan tergabung dalam ASEAN cukup beragam, lantas negara mana yang terbesar?

Mengutip data yang didapat Liputan6.com, upah minimum di Singapura menjadi yang tertinggi di ASEAN. Upah di negara tersebut SGD 1.400-1.600 atau setara dengan Rp 16-18 juta per bulan. Tidak ada penetapan upah minimum nasional di Singapura, gaji ditentukan per sektor dan jenjang.

Di posisi kedua, ada Malaysia dengan upah MYR 1.700 atau setara Rp 6 juta per bulan. Malaysia memiliki ketentuan penetapan upah minimum untuk seluruh wilayah negara dengan pengecualian bagi usaha kecil.

Kemudian, Indonesia berada di posisi ketiga dengan upah minimum sekitar Rp 5,4 juta per bulan, mengacu pada gaji di DKI Jakarta. Upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Berikutnya, Filipina dengan upah PHP 650 per hari atau setara dengan Rp 4,7 juta per bulan. Filipina menggunakan upah harian dengan acuan minimum ditetapkan per wilayah.

Selanjutnya ada Thailand dengan upah THB 380 per bulan atau setara Rp 4,6 juta per bulan. Upah minimum harian ditetapkan per provinsi.

Kamboja dan Vietnam

Lalu, ada Kamboja dengan upah USD 208 per bulan atau setara Rp 3,3 juta per bulan. Kamboja menetapkan upah minimum untuk sektor garmen dan sektor terkait dan berlaku secara nasional.

Vietnam berada di posisi selanjutnya dengan upah VND 4.960.000 per bulan atau setara Rp 3,2 juta per bulan. Pemerintah Vietnam menetapkan upah minimum sesuai regional, dengan skala kota menjadi salah satu acuannya.

Berikutnya Laos dengan upah LAK 2.500.00 per bulan atau setara Rp 1,9 juta per bulan. Laos menetapkan upah minimum nasional bagi pekerja formal dan disesuaikan secara berkala.

Selanjutnya Myanmar dengan MMK 4.800 per hari atau setara Rp 1 juta per bulan. Upah minimum harian ditetapkan pemerintah Myanmar dan berlaku secara nasional.

Sementara itu, Brunei Darussalam belum menetapkan upah minimum nasional yang beragam. Adapun, upah diatur dengan kontrak dan regulasi sektor tertentu.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani masih menunggu pengumuman resmi pemerintah soal hitungan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2026. Pasalnya, masih ada diskusi antara keinginan pengusaha dan kalangan buruh.

"Jadi kan kita sekarang ini menunggu juga dari pemerintah kan keputusan formulasinya di PP-nya (peraturan pemerintah). Tapi besok kita akan keluarkan (pernyataan) resmi," kata Shinta, ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025).

Dia menjelaskan, sebetulnya hitungan upah masih mengukuti PP Nomor 51 Tahun 2023. Aturan ini digunakan untuk menghitung kenaikan UMP 2024 lalu. Hanya saja, ada perbedaan pada nilai koefisien, menyusul belum adanya kesepakatan antara keinginan pengusaha maupun buruh.

"Yang jelas, formulasinya kan sebenarnya mengikuti PP 51 (2023) cuma koefisiennya kan, jadi sekarang perbedaan di koefisiennya, gitu. Yang kita inginkan dan apa yang diinginkan buruh kan masih ada perbedaan, biar nanti pemerintah yang mutusin," ucap dia.

Dia menjelaskan lagi, keputusan besaran kenaikan upah akan diserahkan ke Dewan Pengupahan Daerah. Sementara, pemerintah pusat hanya mengatur formula penghitungan kenaikannya.

"Dan ini akan dilemparkan ke daerah, jadi basically, nanti dewan pengupahan daerah yang memutuskan koefisien mana yang akan dipakai. Jadi pusat itu cuma mengeluarkan aturan formulasinya saja. Jadi (penghitungannya) tidak sama dengan tahun lalu tapi seperti 2024 cuma koefisiennya yang berubah," tutur Shinta.

Diberitakan sebelumnya, Kelompok buruh batal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 24 November 2025, hari ini. Aksi demo akan digelar setelah ada kepastian pengumuman kenaikan upah minimum 2026 (UMP 2026).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menuturkan tujuan aksi semula adalah menolak hitungan upah minimum provinsi (UMP) versi pemerintah.

"Dan akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut, sehingga KSPI dan Partai Buruh pun membatalkan atau menunda aksi 24 November 2025," kata Iqbal dalam keterangan resmi, Senin (24/11/2025).

Rencana Demo

Dia menyampaikan, aksi buruh dipastikan tetap akan digelar satu hari sebelum dan satu hari sesudah pengumuman pemerintah jika kenaikan upah minimum 2026 tidak sesuai dengan harapan buruh. Kelompok buruh juga berenca untuk mogok nasional yang diikuti 5 juta orang.

"Stop produksi di seluruh Indonesia bilamana Menaker memaksakan kehendak mengumumkan kenaikan upah minimum 2026," tegasnya.

Dia tegas menolak jika pemerintah menggunakan angka indeks tertentu 0,2-0,7. Dalam hitungannya, kenaikan UMP 2026 tidak sesuai harapan jika nilai tersebut digunakan. "Maka bisa dipastikan buruh akan melakukan mogok besar-besaran," ujarnya.