China Resmi Kenakan Pajak Kondom 13 Persen demi Dongkrak Angka Kelahiran

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah China kembali mengambil langkah tak biasa dalam upayanya mengatasi krisis demografi. Mulai 1 Januari, alat kontrasepsi seperti kondom dan pil KB resmi dikenakan pajak penjualan sebesar 13%, sementara layanan penitipan anak justru dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi besar sistem perpajakan yang diumumkan akhir tahun lalu. Sejumlah pengecualian pajak yang sudah berlaku sejak 1994 era kebijakan satu anak kini dihapus.

Sebaliknya, layanan yang dinilai mendukung pembentukan keluarga, seperti penitipan anak, layanan pernikahan, dan perawatan lansia, mendapat insentif pajak.

DIkutip dari BBC, Jumat (2/1/2026), langkah tersebut mencerminkan upaya agresif Beijing untuk mendorong pernikahan dan meningkatkan angka kelahiran, di tengah populasi yang terus menyusut dan ekonomi yang melambat.

Populasi Terus Menyusut

Data resmi menunjukkan populasi China telah menurun selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2024, hanya tercatat 9,54 juta kelahiran sekitar setengah dari jumlah kelahiran satu dekade lalu, saat pemerintah mulai melonggarkan pembatasan jumlah anak.

Penuaan penduduk yang cepat dipandang sebagai ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pasar tenaga kerja, dan sistem jaminan sosial negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

Namun, keputusan mengenakan pajak pada alat kontrasepsi justru menuai kritik dan ejekan di media sosial. Banyak warganet menilai kebijakan itu tidak menyentuh akar persoalan rendahnya angka kelahiran.

“Orang bisa membedakan antara harga kondom dan biaya membesarkan anak,” tulis seorang pengguna media sosial. Yang lain bercanda akan membeli persediaan kondom “untuk seumur hidup” sebelum harga naik.

Bagi sebagian warga, kenaikan harga kondom dinilai tidak signifikan. Daniel Luo (36), warga Provinsi Henan yang sudah memiliki satu anak, mengatakan biaya tambahan tersebut tidak akan mengubah perilaku masyarakat.

“Paling setahun hanya nambah beberapa ratus yuan. Itu bukan masalah besar,” ujarnya.

Namun kekhawatiran muncul dari kelompok lain. Rosy Zhao, warga Xi’an, menilai kebijakan ini berisiko memicu kehamilan tidak direncanakan, terutama di kalangan mahasiswa dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Ketika kebutuhan dasar jadi lebih mahal, sebagian orang mungkin memilih mengambil risiko,” katanya.

Sejumlah analis sepakat bahwa pajak kondom tidak akan berdampak signifikan pada tingkat kelahiran. Ahli demografi Yi Fuxian dari University of Wisconsin Madison menyebut anggapan tersebut “terlalu berlebihan”.

Menurutnya, reformasi pajak ini lebih didorong kebutuhan fiskal. China tengah menghadapi tekanan keuangan akibat krisis sektor properti dan meningkatnya utang nasional. Pada 2024, penerimaan PPN China hampir mencapai USD 1 triliun atau sekitar 40% dari total pendapatan pajak negara.

Sementara itu, laporan Institut Penelitian Kependudukan YuWa di Beijing menyebut China sebagai salah satu negara termahal untuk membesarkan anak. Biaya pendidikan yang tinggi, lingkungan akademik yang kompetitif, serta kesulitan perempuan menyeimbangkan karier dan pengasuhan menjadi faktor utama.

Risiko Kebijakan Terlalu Mengatur

Pengamat kebijakan publik Henrietta Levin dari Center for Strategic and International Studies menilai pajak kondom lebih bersifat simbolis, mencerminkan pesan politik pemerintah agar masyarakat memiliki lebih banyak anak.

Namun ia mengingatkan adanya risiko kebijakan ini menjadi bumerang, terutama jika publik merasa negara terlalu mencampuri keputusan pribadi. Laporan tentang pejabat lokal yang menanyakan siklus menstruasi perempuan demi “pendataan ibu hamil” juga dinilai memperburuk citra pemerintah.

Masalah rendahnya angka kelahiran di China juga berkaitan dengan perubahan sosial yang lebih luas fenomena yang juga dialami Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Barat. Penurunan angka pernikahan, menurunnya minat berkencan, serta beban pengasuhan anak yang masih dominan di pundak perempuan menjadi tantangan besar.

Daniel Luo menilai kebijakan pemerintah belum menyentuh persoalan mendasar generasi muda. “Tekanan sosial sekarang jauh lebih besar dibanding 20 tahun lalu. Secara materi mungkin lebih baik, tapi ekspektasinya jauh lebih tinggi. Banyak yang kelelahan,” katanya.

Bagi China, menaikkan angka kelahiran tampaknya bukan sekadar soal insentif pajak atau subsidi, melainkan tantangan struktural dan sosial yang jauh lebih kompleks dan belum tentu bisa diselesaikan hanya dengan membuat kondom lebih mahal.