BUMN Baru Bakal Kelola Tambang Emas Martabe, Begini Penjelasan Danantara

Liputan6.com, Jakarta - Tambang emas Martabe di Sumatera Utara yang dikelola PT Agincourt Resources akan dialihkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yaitu PT Perminas.

Demikian disampaikan Chief Operation Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria saat acara Danantara: Menggerakkan Raksasa, Menyalakan Mesin Ekonomi Indonesia, dikutip dari Antara, Rabu (28/1/2026).

"Ke Perminas. Jadi ada Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang baru kami bentuk,” kata Dony.

Dony menuturkan, Perminas berbeda dengan MIND ID. Pemerintah mengalihkan pengelolaan Agincourt ke Perminas agar bisnisnya berada di bawah Danantara.

Nantinya, ia mengatakan Perminas akan beroperasi langsung di bawah Danantara.

"Pemerintah bisnisnya ada di bawah Danantara semua, kan? Tentu diserahkan ke Danantara. (Perminas) perusahaan di bawah Danantara,” ujar dia.

Meskipun demikian, Dony menuturkan, komunikasi ihwal peralihan pengelolaan tambang Agincourt tidak dikomunikasikan oleh Danantara.

Ia mengatakan langkah tersebut bukan merupakan bagian dari tugas Danantara.

"Itu bukan dengan kami, ya. Itu nanti mungkin akan dikomunikasikan,” ujar Dony.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebelumnya mengungkapkan rencana pengelolaan lahan yang dikuasai kembali dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya karena melanggar peraturan pemanfaatan kawasan hutan.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak di Jakarta, Selasa (28/1), mengatakan bahwa pengelolaan lahan tersebut akan dikoordinasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) serta Danantara.

Selain itu, koordinasi tersebut juga bertujuan agar langkah-langkah penyelesaiannya dapat dilakukan dengan baik, terukur, efektif, dan efisien.

Adapun rencana pengelolaan lahan itu, kata Barita, dibahas dalam rapat koordinasi Satgas PKH pada Senin (26/1).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, beserta seluruh unsur-unsur dari 12 kementerian/lembaga yang ada di dalam Satgas PKH.