Bulog Diguyur Rp 39 Triliun Buat Serap 4 Juta Ton Beras dan Jagung di 2026

Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog dapat tugas untuk menyerap 4 juta ton beras produksi lokal sepanjang 2026 ini. Untuk itu, ada pembiayaan senilai Rp 39,1 triliun untuk menjalankan mandat itu.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menetapkan serapan gabah kering panen (GKP) itu bisa dicapai tahun ini. Apalagi, ada proyeksi peningkatan produksi di masa panen.

“Target serapan gabah dan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton merupakan target Bulog yang kita dukung bersama. Insya Allah, dengan kerja sama yang solid, target ini dapat tercapai dan akan menjadi catatan sejarah baru bagi ketahanan pangan Indonesia,” kata Amran, mengutip keterangan resmi, Rabu (14/1/2026).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini mencatat ada peningkatan luas tanam padi pada periode Oktober hingga Desember 2025 sebesar 500 ribu hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, produksi gabah nasional diproyeksikan meningkat sepanjang tidak terdapat gangguan signifikan seperti bencana alam.

“Dengan peningkatan luas tanam dan sinergi yang kuat, kami optimistis produksi tahun ini akan lebih besar dibandingkan tahun lalu,” tambahnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton. Capaian ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 13,5 persen dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 30,34 juta ton.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di akhir tahun 2025 tercatat 3,25 juta ton setelah sebelumnya sempat mencapai angka 4,2 juta ton pada Juli 2025. Hal ini menjadi pencapaian tertinggi sejak penugasan Perum Bulog tahun 1969.

Terpisah, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengakui mandat yang diberikan untuk menyerap 4 juta ton beras dan 1 juta ton jagung. Bulog mendapat pendanaan Rp 39,1 triliun yang berasal dari pinjaman operator investasi pemerintah (OIP).

"Untuk pengadaan beras 4 juta ton dan 1 juta ton jagung Itu mendapat dukungan Rp 39,1 triliun dengan skema pinjaman OIP dengan bunga rendah," ucap dia di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta.

Dia bilang, pendanaan ini menjadi penting menopang mandat yang diemban Bulog. "Kami bersyukur dan ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Presiden dan para Menteri dan Pak Menko apabila Bulog diberi pinjaman yang lunak sehingga tidak terlalu membebani operasional Bulog. Kalau menggunakan biaya bunga komersial yang di atas 7%. Ini agak berat untuk Bulog menghandling tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah akan mengatur satu harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Harga berlaku Rp 12.500 di semua wilayah di Indonesia.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono memastikan ketentuan beras satu harga akan menyasar kualitas medium. Ini merujuk juga pada beras SPHP yang disalurkan Perum Bulog. Nantinya, tidak ada lagi harga per zona seperti saat ini.

"Ya rencananya begitu, supaya ada keadilan pangan gitu ya. Tentu saja yang jauh kayak misalkan Papua itu kan jauh ya," ungkap Sudaryono, ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia menjelaskan, dengan jauhnya distribusi turut berpengaruh pada harga jual karena biaya pengiriman tadi. Salah satu solusinya, pemerintah akan menanggung lagi biaya distribusi itu sehingga bisa tercapai beras satu harga di semua wilayah.

"Makanya salah satu caranya adalah negara dalam hal ini secara sementara, itu adalah memberikan insentif supaya harganya satu harga dengan yang lain," katanya.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini memastikan aturan baru berlaku dalam waktu dekat. "Secepatnya (berlaku). Ini kan kita ada, kita lakukan aturan, aturannya beres, baru nanti kan pasti perlu waktu dong, tapi sebisa mungkin sih secepatnya. Karena memang kan, ya urusan perut orang kan," jelas dia.