Bulan K3 Nasional, Keselamatan Kerja Jadi Fokus Perusahaan Tambang

Liputan6.com, Jakarta - PT Multi Harapan Utama (MHU) memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 dengan mengusung tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 Nasional yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif.”

Peringatan ini menjadi momentum bagi MHU untuk menegaskan komitmen perusahaan dalam menempatkan keselamatan kerja sebagai fondasi utama keberlanjutan operasional di sektor pertambangan.

Sejalan dengan arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pembukaan Bulan K3 Nasional Pertambangan 2026 yang menekankan keselamatan sebagai investasi strategis industri, MHU secara konsisten mengintegrasikan aspek K3 ke dalam pengambilan keputusan operasional, penerapan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan ini menempatkan keselamatan kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produktivitas dan daya saing perusahaan.

Komitmen tersebut tercermin dalam kinerja keselamatan kerja MHU dalam dua tahun terakhir. Pada periode FY 2024 hingga FY 2025, MHU mencatat Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) sebesar nol (0) baik untuk karyawan maupun kontraktor.

Capaian ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan kerja yang menyeluruh, sekaligus menjadi dasar untuk terus memperkuat pengendalian risiko serta perbaikan sistem K3 secara berkelanjutan.

Dari sisi fatalitas, MHU juga mencatat nol fatalitas pada FY 2024 dan FY 2025. Pada periode yang sama, baik karyawan maupun kontraktor kembali mencatat nol Lost Time Injury (LTI). Konsistensi ini mencerminkan komitmen MHU dalam memastikan lingkungan kerja yang aman dan andal bagi seluruh insan kerja serta mitra yang berada di area operasional.

Kepala Teknik Tambang (KTT) MHU, Aris Subagyo, menegaskan bahwa keselamatan kerja merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Keselamatan bukan hanya tanggung jawab karyawan MHU, tetapi juga seluruh mitra kerja di area operasional. Capaian kinerja K3 ini merupakan hasil kolaborasi, disiplin, dan komitmen bersama. Melalui Bulan K3 Nasional 2026, kami ingin memperkuat kesadaran bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan andal,” ujarnya.

Presiden Direktur MHU, Kemal Djamil Siregar, menambahkan bahwa penguatan K3 merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

“Kami terus mendorong pendekatan K3 yang profesional dan terukur, dengan memastikan sistem, prosedur, dan kompetensi insan kerja berjalan selaras. Keselamatan adalah prasyarat utama bagi keandalan operasi dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan,” jelasnya.

Peringatan Bulan K3 Nasional 2026 di lingkungan MHU dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan terintegrasi yang melibatkan manajemen, karyawan, kontraktor, serta mitra kerja di area operasional.

Melalui peringatan Bulan K3 Nasional 2026, MHU berharap dapat terus berkontribusi dalam membangun ekosistem pengelolaan K3 nasional yang inklusif dan kolaboratif, sekaligus mendukung agenda sektor pertambangan untuk mewujudkan industri yang lebih aman, produktif, dan berkelanjutan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mencatat, sepanjang tahun 2025 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan berbagai langkah penguatan sistem K3 nasional. Kemnaker terus menyempurnakan kerangka regulasi dan standar K3 agar lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

“Berbagai pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi dilaksanakan berkelanjutan oleh para pemangku kepentingan,” katanya dalam acara Apel Bulan K3 Nasional 2026 yang digelar secara hibrida di Bekasi, Senin (12/1/2026).

Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialisasi untuk pembudayaan K3 kepada serikat pekerja maupun serikat buruh dan manajemen perusahaan. Pelaksanaannya daam 63 batch bagi serikat pekerja atau serikat buruh dan 22 batch bagi manajemen perusahaan.

Kemudian, Kemenaker telah melakukan transformasi proses layanan K3 berbasis digital di Kementerian Ketenagakerjaan, mulai dari penyederhanaan proses layanan sertifikasi, penyempurnaan aplikasi Teman K3, peluncuran kanal pelaporan Lapor Menaker, dan upaya-upaya lainnya.

Kemenaker menginginkan proses digital yang memiliki maturitas tinggi dan terintegrasi, mulai dari sistem pembinaan, pelaporan, pengawasan, hingga penguatan basis data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuannya bukan sekadar digitalisasi, tetapi pengambilan keputusan berbasis data untuk pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Langkah lainnya, memperkuat komitmen integritas dalam pelayanan K3 bersama dengan PJK3 yang diselenggarakan pada delapan kota. Bahkan, sempat menangguhkan izin operasional PJK3 yang tidak ikut menandatangani pakta integritas.

Sejalan dengan upaya ini, Kemenaker telah mencopot dan merotasi pejabat dan staf yang sudah terbukti atau terindikasi melakukan penyelewengan dalam layanan K3.

Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi, serta pemerintah daerah terus diperkuat, agar K3 benar-benar hadir di tempat kerja, bukan hanya dalam regulasi.

“Namun, kita juga menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks,” tandasnya.