BPS Gelar Kick Off Sensus Ekonomi 2026, Apa Manfaatnya?

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi menggelar Kick-Off Publisitas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Kantor Pusat BPS, Jakarta Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sebagai bentuk sinergi komunikasi pemerintah dalam mendukung agenda strategis nasional.

Sekretaris Utama BPS Zulkipli menyampaikan, Sensus Ekonomi 2026 secara khusus akan dapat menyediakan beberapa informasi penting. Untuk membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan, pelaku usaha dalam pengembangan usahanya, dan juga pihak lain yang membutuhkan, seperti media dan juga akademisi.

"Selain informasi terkait karakteristik usaha, SE2026 juga memperluas cakupan informasi dengan memotret ekonomi digital, ekonomi lingkungan, dan ekonomi kreatif guna menjawab dinamika serta tantangan transformasi ekonomi modern," ujarnya.

Zulkipli mengklaim, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bakal memberikan berbagai manfaat strategis. Antara lain sebagai penyediaan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai rujukan nasional, penguatan perencanaan dan penajaman target program pembangunan, dukungan terhadap agenda transformasi ekonomi nasional, akses informasi strategis bagi pemangku kepentingan, dan bagi asosiasi usaha.

"SE2026 menyediakan data lengkap untuk advokasi kepentingan anggota secara berbasis bukti. Data yang dihasilkan akan menjadi referensi dalam merancang kebijakan industri, investasi, UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi hijau," paparnya.

BPS lantas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif melalui media komunikasi seperti media massa, media sosial, platform digital, dan kanal institusi), jejaring dan komunitas. Termasuk asosiasi usaha dan komunitas pelaku ekonomi, serta advokasi dan penguatan pesan agar partisipasi pelaku usaha semakin optimal.

"Kami mengajak Bapak/Ibu untuk menjadi communication multiplier yang memperluas gaung SE2026 kepada jutaan pelaku usaha. Bagi asosiasi, ini adalah kesempatan emas untuk memastikan bahwa kondisi anggotanya benar-benar tercermin dalam data nasional. Bagi kementerian/lembaga, ini adalah momentum memperkuat kebijakan berbasis data," tuturnya.