Biaya Transportasi Masih Terlalu Tinggi bagi Kehidupan Kota

Liputan6.com, Jakarta - Ahli Transportasi sekaligus Profesor Perencanaan Urban & Regional Universitas Diponegoro, Bambang Susantono, menilai beban biaya transportasi yang ditanggung masyarakat perkotaan saat ini masih tergolong tinggi dan berpotensi mengganggu keberlanjutan kehidupan kota. 

Dia menilai, mobilitas merupakan kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga kegiatan sosial.

Bambang menjelaskan setiap individu memiliki kebutuhan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain sebagai bagian dari kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam konteks tersebut, transportasi seharusnya mampu menjamin keselamatan, keamanan, keandalan, serta keterjangkauan, sebelum berbicara soal kenyamanan.

"Dalam pergerakan itu kita menuntut adanya keselamatan, keamanan, keandalan, keterjangkauan, dan terakhir baru bicara kenyamanan," ujarnya dalam acara Catatan Transportasi Awal Tahun 2026, Kamis (8/1/2026).

Ia menekankan, persoalan utama yang masih dihadapi kota-kota di Indonesia adalah besarnya porsi pengeluaran masyarakat untuk transportasi. Angka tersebut dinilai telah melampaui batas ideal yang lazim digunakan sebagai acuan perencanaan kota.

"Di tahun-tahun 2025 kita masih melihat beban angkutan umum terhadap pengeluaran masyarakat itu sekitar 15 sampai 20 persen, bahkan aslinya bisa mencapai 30 persen,” kata Bambang.

Dia menilai, secara umum batas pengeluaran transportasi yang dianggap sehat berada di kisaran maksimal 10 persen dari total pendapatan. Namun realitas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat harus mengalokasikan porsi yang jauh lebih besar, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan ekonomi perkotaan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka-bukaan salah satu penyebab biaya transportasi mahal, termasuk di aglomerasi Jabodetabek. Ternyata, biaya awal dan akhir dari transportasi yang ternyata cukup tinggi.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kemenhub, Risal Wasal mengungkapkan biaya awal atau first mile dan biaya akhir atau last mile cenderung lebih tinggi ketimbang biaya transportasi umum yang menunjangnya.

"Biaya transportasi kawan-kawan sekitar Jakarta itu berbeda-beda, Bekasi sekarang per orang bisa Rp 1,9 (juta). Why? Tadi, mungkin first mile kita atau last mile-nya enggak bagus, ya, artinya masih mahal," kata Risal ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Misalnya, biaya awal dari rumah ke pusat transportasi umum seperti stasiun KRL memakan biaya. Jika pengguna menggunakan ojek online (online), maka perlu mengeluarkan ongkos Rp 15.000-25.000 sekali jalan. Belum lagi dengan menghitung biaya dari stasiun KRL tujuan ke lokasi tempat kerja atau titik akhir.

Risal mengatakan, kalaupun pengguna transportasi umum menggunakan kendaraan pribadi sebelumnya, maka ada biaya parkir yang harus dikeluarkan. Artinya, ada tambahan lagi yang menyumbang biaya transportasi secara keseluruhan.

"Itu yang kita perbaiki. Bagaimana tadi, first mile, last mile-nya itu, bisa kita reduksi. Jadi, cost orang itu untuk transportasi bisa kita kurangi," tegasnya.

Risal menyampaikan, ada beberapa masyarakat yang mulai beralih ke transportasi publik yang bisa menjangkau langsung titik akhir. Meskipun, ongkos first mile dan last mile ini masih menjadi persoalan.

"Ya, pastinya itu (first mile dan last mile jadi permasalahan). Sekarang ini alhamdulillah, tentu Jabodabek ya, Jakarta sudah sampai ke Jabodabek pelayanannya ini," ucap Risal.

"Sudah mulai, masyarakat sudah paham, sudah mengetahui bahwa ada transportasi yang bisa langsung masuk ke Jakarta dan biayanya terjangkau," ia menambahkan.

Biaya transportasi yang dikeluarkan warga di aglomerasi Jabodetabek cukup besar. Ternyata, biaya yang dikeluarkan warga Bekasi menjadi yang paling tinggi, mencapai Rp 1,91 juta per bulan.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan, Risal Wasal menyebut biaya yang dikeluarkan masing-masing orang berbeda-beda. Ada biaya tambahan lain selain transportasi publik yang menyumbang cukup besar.

"Orang ke kantor tuh masih harus naik ojek, atau naik apa, menuju ke public transport-nya, dari public transport, kalau dia bawa mobil harus parkir, parkirnya mahal. Padahal naik keretanya cuma Rp 3.500. Kalau kayak begitu, itu yang kita perbaiki," ucap Risal usai diskusi media di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Warga Bekasi Paling Mahal

Lantas, berapa sebetulnya biaya transportasi warga di kawasan Jabodetabek? Berikut hitungannya. Data yang dipaparkan Risal menunjukkan angka yang beragam. Namun, porsinya masih lebih tinggi dari angka ideal menurut Bank Dunia sebesar 10 persen dari biaya hidup. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditampilkan Risal menunjukkan biaya transportasi rata-rata di kota besar mencapai 12,46 persen dari biaya hidup. Warga Bekasi merogoh kocek paling tinggi, mencapai Rp 1.918.142 per bulan. Diikuti oleh Kota Depok dengan Rp 1.802.751 per bulan.

Lalu, Kota Jakarta dengan biaya Rp 1.590.544 per bulan. Serta, Kota Bogor dengan biaya transportasi Rp 1.235.613 per bulan. Selain Jabodebek ini, biaya transportasi Kota Surabaya juga cukup tinggi dengan Rp 1.629.219 per bulan.

Risal menegaskan, persoalan first mile dan last mile yang perlu jadi perhatian. "Bagaimana tadi, first mile last mile-nya itu, bisa kita reduksi. Jadi, cost orang itu untuk transportasi bisa kita kurangi," tegas dia.