BI Tahan Suku Bunga Disebut Sinyal Positif di Tengah Ketidakpastian Global

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mendukung langkah Bank Indonesia (BI)  yang kembali mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 4,75% pada April 2026. Kebijakan ini dinilai menjadi sinyal positif bagi pasar keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat konflik di kawasan Selat Hormuz yang memicu fluktuasi harga energi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan bank sentral tersebut mencerminkan upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal.

"Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di 4,75 persen, dan ini juga sudah signal positif. Manufaktur walaupun turun tapi masih di atas 50 dan tetap kompetitif di kawasan ASEAN. Surplus neraca perdagangan tercatat 70 bulan berturut-turut, tunjukan resiliensi Indonesia dengan cadangan devisa memadai di USD 148,2 miliar,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I 2026, Kamis (23/4/2026).

Selain faktor moneter, pemerintah juga menilai kondisi fiskal tetap terjaga dengan baik. Defisit APBN yang rendah menunjukkan disiplin fiskal tetap dijalankan meskipun pemerintah melakukan ekspansi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Defisit APBN terjaga di 0,93 persen dari PDB, jadi disiplin fiskal dijaga di tengah ekspansi yang terukur,” ujar dia.

Airlangga menyoroti, ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga internasional. Salah satunya adalah JPMorgan yang menilai Indonesia memiliki resiliensi tinggi, termasuk dalam sektor energi di tengah gejolak global.

"Baru-baru ini JP Morgan juga merilis, Indonesia adalah negara yang punya ketahanan energi. Artinya Indonesia adalah negara kedua di bawah Afrika Selatan yang punya resiliensi terhadap goncangan energi. Indonesia punya domestik energi yang sudah direncanakan dalam kebijakan energi, terutama akibat domestik energi gas, batu bara, hydro, dan yang lain,” ungkapnya. 

Ia menuturkan, diversifikasi energi domestik membuat ketergantungan Indonesia terhadap jalur distribusi global relatif lebih kecil, sehingga mampu meredam dampak fluktuasi harga energi dunia.