Belanja Pemerintah Capai Rp 815 Triliun per Maret 2026

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat belanja pemerintah telah mencapai Rp 815 triliun pada periode Januari-Maret 2026. Jumlah belanja pemerinrah itu meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro menjelaskan, angka belanja pemerintah tersebut naik 31,4% secara tahunan atau periode Januari-Maret 2025 lalu.

"Realisasi Belanja Negara tercapai Rp 815,0 triliun atau 21,2% APBN, tumbuh 31,4% (yoy) jauh lebih cepat dibanding tahun sebelumnya," ucap Deni dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 610,3 triliun atau 19,4% APBN. Menurut Deni, hal ini mencerminkan percepatan pelaksanaan program kerja prioritas nasional, belanja Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat.

"Akselerasi ini menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," katanya.

Sementara itu Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp 204,8 triliun atau 29,5% APBN. Deni mengatakan, pemerintah terus memastikan sinergi pusat dan daerah agar pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal berjalan optimal.

Mengutip dokumen APBN KiTa Maret 2026, belanja negara ditargetkan sebesar Rp 3.842,7 triliun sepanjanh 2026 ini. Realisasi sementara sebesar Rp 815 triliun yang naik 31,4% secara tahunan.

Komponen belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp 281,2 triliun atau 18,6% APBN. Angka tersebut juga naik 43,4% secara tahunan.

Kemudian, belanja non-Kementerian/Lembaga tercatat sebesar Rp 329,1 triliun atau setara 20,1% APBN. Angka belanja itu juga naik signifikan sebesar 51,5%.

Sedangkan, transfer ke daerah sebesar Rp 204,8 triliun setara dengan 29,5% APBN dimana mengalami kontraksi sebesar 1,1%.

Sebelumnya, Pemerintah mengantongi pendapatan sebesar Rp 574,9 triliun pada kuartal I-2026. Sektor perpajakan menjadi kontributor terbesar hingha 31 Maret 2026.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan InformasiKementerian Keuangan, Deni Surjantoro mencatat pendapatan APBN itu naik 10,5% dari periode yang sama 2025 lalu.

"Secara rinci, Pendapatan Negara mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2% APBN. Angka ini tumbuh 10,5% (yoy), memperlihatkan kapasitas pendapatan negara tetap terjaga dengan baik di tengah tantangan global," kata Deni dalam keterangan resmi, Jumat (30/4/2026).

Target pendapatan APBN sebesar Rp 3.153,6 triliun, sehingga capaian kuartal I-2026 ini setara 18,2% dari APBN. Realisasi terbesar disumbangkan sektor perpajakan dengan nilai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3% secara tahunan.

Angka ini didapat dari penerimaan pajak sebesar Rp 394,8 triliun atau setara 16,7% APBN dan naik 20,7% secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp 67,9 triliun atau 20,2% APBN. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp 112,1 triliun atau 24,4% APBN. Serta penerimaan hibah mencapai Rp 100 miliar atau 17,2% target APBN.

"Kinerja APBN hingga 31 Maret 2026 menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat, sehat, dan bekerja efektif. APBN terus hadir menjaga daya tahan ekonomi nasional, mendukung masyarakat, serta memastikan agenda pembangunan berjalan konsisten," tutur Deni.