BBM dan LPG Kena Imbas Kenaikan PPN jadi 12 Persen? Ini Kata Pertamina

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga menyatakan, masih menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah mengenai dampak kenaikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen terhadap produk-produk seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG. 

Dia menuturkan, hingga saat ini belum ada kepastian apakah produk-produk tersebut akan terkena dampak kenaikan pajak atau tidak.

"PPN kita tunggu apakah produk di BBM, LPG terkena dari penambahan pajak atau tidak? Kita tunggu Pemerintah," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Ia menjelaskan, kenaikan PPN yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar 1 persen, bukan 12 persen sebagaimana yang sempat dipahami sebagian pihak. Hal ini menjadi klarifikasi penting terkait kekhawatiran yang sempat berkembang di masyarakat dan dunia usaha.

"PPN naiknya 1 persen bukan 12 persen," ujarnya.

Kendati demikian, Heppy menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga selalu siap mendukung kebijakan pemerintah. Namun pada saat ini, pihaknya masih menunggu regulasi final yang akan diterbitkan oleh otoritas terkait.

PPN 1 persen ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung berbagai program pembangunan. Namun, implementasinya tetap harus mempertimbangkan dampak pada sektor-sektor yang vital, seperti energi, yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Maka dengan adanya ketidakpastian terkait apakah BBM dan LPG akan terpengaruh oleh kenaikan PPN, Heppy berharap masyarakat dapat menunggu informasi resmi lebih lanjut dari pemerintah sebelum mengambil kesimpulan lebih jauh.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan dampak nilai tukar rupiah yang tengah tertekan terhadap sektor energi dan pertambangan.

"Jadi begini, menyangkut dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar, ya kita tahu bahwa memang kondisi ekonomi global sekarang lagi tidak menentu. Pasti dampaknya juga kepada persoalan nilai tukar rupiah kita,” kata Bahlil saat ditemui di kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Bahlil juga menyoroti salah satu sektor yang paling terpengaruh adalah Pertamina, perusahaan negara yang mengimpor sejumlah besar bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, yang memerlukan devisa dalam jumlah besar, sekitar Rp500 triliun hingga Rp550 triliun per tahun.

"Di sektor ESDM, memang salah satu yang membutuhkan dolar paling banyak itu adalah Pertamina. (Alasan ya) Kita ini mengimpor mengimpor BBM kita termasuk LPG satu tahun, itu membutuhkan uang sekitar Rp500 triliun sampai Rp 550 triliun devisa kita keluar,” jelasnya.

Di sisi lain, Bahlil mengakui nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar  AS memang memberikan tekanan, mengingat sebagian besar transaksi impor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan energi, seperti Pertamina, memerlukan pembelian dolar Amerika Serikat (AS).

Oleh karena itu, nilai tukar yang tidak stabil dapat memperburuk biaya impor, yang pada akhirnya berdampak pada keuangan negara dan keberlanjutan pasokan energi domestik.

"Dan itu pasti kita tukar dengan dolar. Nah, terkait dengan urusan bisnis teman-teman di tambang, karena spare partnya kan harganya dolar, pasti akan berdampak. Tapi kita lihat, mudah-mudahan mampu di manage dengan baik oleh pelak usaha," ujarnya.

Kendati demikian, kata Bahlil, pemerintah sedang berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada impor, dengan harapan dapat mengurangi aliran dolar keluar. Salah satu langkah yang diupayakan adalah dengan mengoptimalkan produksi energi dalam negeri dan memperbaiki efisiensi sektor energi, agar kebutuhan impor dapat diminimalkan.

"Sekarang tugas kita itu adalah bagaimana mengurangi impor, agar kemudian kebutuhan kita terhadap dolar tidak terlalu banyak. Naik atau turunnya sebuah nilai mata uang itu kan tergantung hukum permintaan sebenarnya,” pungkasnya.