Bahlil Bongkar Modus Nakal Pengusaha Tambang, Izin Pasir Kuarsa Tapi Ambil Timah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait praktik tambang timah ilegal yang memanfaatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk pasir kuarsa dan pasir silika. Modus ini terungkap saat Bahlil melakukan pengecekan langsung di lapangan.

“Ada satu yang kemarin saya temukan, bahwa mereka izinnya pasir kuarsa (dan silika) tapi di dalamnya timah,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, dikutip dari Antara, Senin (24/11/2025).

Menindaklanjuti temuan tersebut, Bahlil memastikan seluruh proses perizinan tambang pasir kuarsa dan pasir silika akan ditarik dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Keputusan ini mengikuti hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden.

“Sekarang, dengan keputusan ratas kemarin, akan ada revisi peraturan. Untuk seluruh perizinan (penambangan) pasir kuarsa maupun pasir silika akan ditarik ke pusat,” tegasnya.

Perubahan itu tidak hanya berlaku bagi wilayah Bangka Belitung, tetapi juga seluruh daerah. Langkah ini disebut sebagai upaya besar pemerintah dalam merapikan tata kelola pertambangan dan menutup celah bagi praktik ilegal yang merugikan negara.

Bahlil menekankan bahwa penataan tambang tidak hanya difokuskan di Bangka Belitung, melainkan di seluruh Indonesia. “Tidak hanya Babel, semuanya mau kami rapikan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (23/11). Pertemuan tersebut secara khusus membahas penanganan kawasan-kawasan tambang ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat. Presiden menilai perlu adanya langkah terpadu lintas lembaga agar penegakan hukum dapat berjalan efektif di wilayah rawan.

Usai rapat tersebut, Bahlil menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menindak tegas aktivitas tambang ilegal, termasuk modus penyalahgunaan izin yang terjadi di beberapa daerah.

Selain modus penyalahgunaan izin tambang pasir, Bahlil mengungkap temuan lain berupa praktik tambang yang sudah memiliki IUP tetapi belum mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Tanpa IPPKH, aktivitas tersebut tetap dikategorikan sebagai pertambangan ilegal dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Ia menjelaskan bahwa tambang tanpa izin lengkap tersebut telah menyebabkan berbagai kawasan hutan dipenuhi lubang tambang dan mengalami degradasi ekologis. Karena itu, pemerintah memastikan seluruh pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai aturan.

“Itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Kami tidak ingin (lebih parah), jadi kami tertibkan semuanya. Jangan sampai ada gerakan-gerakan tambahan lagi,” ujar Bahlil.

Pemerintah berharap penertiban agresif ini dapat memulihkan tata kelola pertambangan nasional serta menjaga keberlanjutan lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.