Babel-Kalbar Jadi Opsi Lokasi PLTN Pertama Indonesia, Ada Investor Minat?

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mencatat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) perdana di Indonesia bisa di berbagai wilayah. Bangka Belitung (Babel) hingga Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi bagian dalam opsinya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konervasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi belum mengungkap lokasi pembangunan PLTN perdana RI nantinya. Ada daftar 28 lokasi potensial untuk dibangun PLTN yang disusun oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

"Kalimantan sudah ada yang pra-FS atau apa yang mendahului, terus datanya seperti apa, saya belum tahu. Nanti kalau tempat-tempat lain juga memungkinkan, ya why not? Ada 28 list yang dulu pernah ditelaah oleh BATAN," kata Eniya ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Kamis (8/1/2026).

Opsi meski terbuka lebar mengenai lokasi pembangunan PLTN, Eniya bilang ada tantangan dari sisi penyedia teknologinya. Artinya, membutuhkan investasi dari negara-negara lain.

Eniya mengakui sudah ada beberapa negara yang minat, seperti Rusia, Amerika Serikat, hingga Kanada. Namun, kepastian mitra akan ditentukan setelah Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir dibentuk.

"Kemarin saja ada Amerika Serikat juga datang, Kanada juga datang, ramai. Ini problem utama offtaker, mau duluan Kalbar, atau duluan Bangka, atau duluan tempat lain, offtaker-nya nanti dipastikan di FS," bebernya.

Tunggu Restu Prabowo Subianto

Sebelumnya, Kelanjutan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) masih menunggu restu Presiden Prabowo Subianto. Draf Peraturan Presiden (Perpres) disebut telah berada di meja Kepala Negara.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan draf Perpres itu perihal pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir.

"Perpres sekarang di meja Presiden, jadi tinggal nunggu," kata Eniya, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Kamis, 8 Januari 2026.