Asuransi Binagriya Incar Pasar Asuransi Kendaraan Bermotor

Liputan6.com, Jakarta PT Asuransi Binagriya Upakara resmi meluncurkan kerja sama digital dengan PT Pialang Asuransi Indotekno sebagai broker asuransi digital untuk pemasaran produk Asuransi Kendaraan Bermotor.

Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam pengembangan bisnis perusahaan melalui saluran pemasaran digital, sekaligus strategi memperkuat posisi di tengah persaingan industri yang semakin ketat.

Direktur Utama PT Asuransi Binagriya Upakara, Roni Subagio, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari transformasi perusahaan dalam merespons dinamika teknologi dan kebutuhan pasar.

“Perkembangan teknologi begitu cepat. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci untuk memperluas penetrasi pasar secara lebih optimal. Kami percaya kerja sama dengan Indotekno akan memperkuat layanan kami dan membuka peluang baru di industri asuransi digital,” kata Roni di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Roni menambahkan bahwa kolaborasi adalah cara efektif untuk saling menguatkan, menggabungkan keunggulan masing-masing perusahaan, sekaligus menciptakan ruang persaingan bisnis yang lebih sehat. Ia hadir dalam acara peluncuran tersebut didampingi Direktur Pemasaran PT Asuransi Binagriya Upakara, Herry Jo.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Herry Jo menegaskan bahwa kerja sama ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap produk Asuransi Kendaraan Bermotor.

“Dengan kanal digital yang dikembangkan bersama Indotekno, kami ingin memastikan produk kami dapat dijangkau lebih luas, lebih cepat, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern,” jelasnya.

PT Asuransi Binagriya Upakara merupakan perusahaan asuransi umum dengan sejarah panjang sejak 1990. Pada awalnya perusahaan ini berkaitan erat dengan asuransi perumahan untuk nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Tabungan Negara (Persero). Mayoritas saham perusahaan dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT BTN (Persero), bersama Dana Pensiun BTN dan PT Gamatama Sentra Sejahtera sebagai pemegang saham lainnya.

Saat ini perusahaan terus memperkuat posisinya di industri asuransi nasional, dengan ekuitas yang bergerak menuju Rp1 triliun serta dukungan sumber daya manusia berkualitas. PT Asuransi Binagriya Upakara juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan asuransi dan reasuransi terkemuka.

Perusahaan menyediakan produk asuransi umum (kerugian) dalam beberapa kategori utama, antara lain Asuransi Properti Harta Benda, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident), Asuransi Aneka, dan Asuransi Rekayasa (Engineering). Melalui kolaborasi digital ini, perusahaan berharap dapat memperkuat layanan, memperluas jangkauan pemasaran, dan mempercepat proses digitalisasi sektor asuransi di Indonesia.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengembangan dan pengawasan terhadap industri keuangan syariah melalui berbagai kebijakan strategis.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menyampaikan sektor keuangan syariah menunjukkan kinerja positif di berbagai lini sepanjang tahun berjalan.

“Indeks saham syariah menguat 30,9% year-to-date, dan asset under management reksa dana syariah pun naik 38,5% year-to-date menjadi Rp 70,02 triliun,” ujar Mirza dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2025, Kamis (9/10/2025).

Ia menambahkan, intermediasi sektor keuangan syariah juga tumbuh positif. Pembiayaan perbankan syariah tumbuh 8,1%, kontribusi asuransi syariah stabil di level 2,49%, dan piutang pembiayaan syariah tumbuh 6,99%.

Dalam rangka memperkuat perbankan syariah, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. 

Selain itu, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 21 Tahun 2025 tentang kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum syariah. 

“Saat ini, OJK tengah menyusun RPOJK mengenai penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah,” ujarnya.

Mirza menjelaskan, penguatan kolaborasi lintas lembaga terus dilakukan, termasuk melalui Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) serta program literasi dan inklusi keuangan syariah, seperti kegiatan bersama DSN-MUI dan program “Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah” yang berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani.

Selain penguatan sektor, OJK juga menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum di sektor jasa keuangan. 

“OJK bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait berhasil memulangkan dan menahan saudara AAG, mantan direktur PT Investree Radika Jaya, yang diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin,” ungkap Mirza.

Hingga 30 September 2025, penyidik OJK telah menyelesaikan total 165 perkara yang terdiri dari 137 perkara perbankan, 5 perkara pasar modal, 22 perkara asuransi dan dana pensiun, serta 1 perkara lembaga keuangan mikro. Dari jumlah tersebut, 134 perkara telah berkekuatan hukum tetap.