ASN Tak Boleh Keluyuran saat WFH Satu Hari, Kemendagri Siapkan Sanksi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengaku telah menyiapkan sanksi bagi aparat pemerintahan yang tidak melaksanakan kebijakan work frome home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pihaknya masih akan mematangkan aturan mengenai hal tersebut.

Bima mengatakan, WFH satu hari buat ASN dijalankan untuk mengurangi konsumsi BBM harian. Dia memastikan, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian akan memberikan detail pelaksanaan WFH ASN.

"Kita berharap tentu WFH ini tidak lantas kemudian mendorong para ASN justru untuk keluar rumah. Jadi Kemendagri akan nanti merumuskan, menjabarkan aturan teknis seperti apa agar WFH ini sesuai dengan sasarannya, menghemat energi, bukan kemudian malah jadi hari libur nasional," ungkap Bima, ditemui di Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Soal penentuan hari WFH, sempat muncul usulan bukan dilakukan pada Jumat atau Senin setiap pekannya karena khawatir menjadi libur panjang. Bima mengaku telah ada kajian menyeluruh soal penetapan hari pelaksanaan WFH ASN.

"Semua tentu sudah ada hitung-hitungannya. Sudah ada angka-angka yang dipelajari oleh lintas Kementerian. Nanti kalau tidak salah, hari ini akan diputuskan oleh Pak Menko Perkonomian," kata dia.

"Makanya nanti pasti akan kita turunkan melalui surat edaran Pak Mendagri yang lebih detail dan kami akan monitor pelaksanaannya," Bima menambahkan.

Siapkan Sanksi

Bima turut memastikan kalau pihaknya menyiapkan sejumlah sanksi yang akan diberikan kepada ASN atau aparatur pemerintahan yang melanggar kebijakan WFH tersebut. Aturan mengenai sanksi tersebut akan mengacu pada atura kepegawaian yang sudah ada. Bima memastikan ada mekanisme pemberian sanksi.

"Ya, pasti. Semua kan ada landasan aturan kepegawainnya. Apabila tidak melaksanakan tugas, meninggalkan tugas, ada aturan kepegawainnya. Kita kembalikan lagi ke aturan kepegawainnya nanti," jelas dia.