Airlangga: Kebijakan WFH ASN Segera Diumumkan Sebelum April 2026

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Airlangga menyebut, kebijakan tersebut dirancang berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK. Sementara untuk sektor swasta, kebijakan ini kemungkinan hanya bersifat imbauan.

"Nanti segera, sebelum April," ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Meski demikian, ia belum merinci tanggal pasti pengumuman karena masih harus melaporkan rencana tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia memastikan keputusan terkait kebijakan WFH akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Kira-kira minggu ini," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut keputusan terkait kebijakan WFH sebenarnya sudah diambil, namun bukan dirinya yang akan menyampaikan kepada publik.

“Sudah diputuskan nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (yang mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya di kantornya, Rabu (25/3/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyampaikan bahwa kebijakan WFH ditargetkan mampu menekan konsumsi BBM hingga 20 persen.

Namun, Purbaya menilai angka tersebut masih berupa estimasi dan tidak bersifat pasti.

“Kalau saya paksa 20 persen bisa aja. Kemarin ada hitungan siapa juga sekitar segitu kok. Cuman gini, kalau saya WFH, ternyata ekonomi larinya kenceng, lebih kenceng dari dugaan kita, kan nggak apa juga,” jelasnya.

Menurutnya, dampak kebijakan ini tidak bisa dilihat secara parsial. Jika aktivitas ekonomi meningkat, maka penerimaan negara juga berpotensi ikut naik.

“Hemat saya mungkin nggak di sananya, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis naik cepat, konsumsi naik. Tapi kalau pajak saya juga naik, inline dengan itu, kan saya untung juga,” lanjutnya.

Terkait rencana penerapan WFH pada hari Jumat, Purbaya menilai pemilihan hari tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak paling kecil terhadap produktivitas kerja.

“Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” katanya.

Meski begitu, ia belum dapat memastikan apakah kebijakan tersebut akan bersifat wajib bagi sektor swasta.

“Saya enggak tahu yang jelas pabrik-pabrik yang itu nggak ikut. Swasta wajib nggak ya? mungkin imbauan. Saya enggak tahu. Pemerintahan wajib,” pungkasnya.