Ada Kecelakaan Kereta, Bos Buruh Singgung Lokasi Gerbong Perempuan hingga Penerapan K3

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyoroti aspek keselamatan transportasi publik, menyusul kecelakaan KRL yang terjadi di wilayah Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara menyeluruh di sektor transportasi, termasuk perkeretaapian yang dikelola PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Menyikapi kereta api Indonesia yang terjadi kecelakaan beberapa hari yang lalu di Bekasi Timur, KSPI dan Partai Buruh meminta KAI tidak hanya meminta maaf, tapi juga menerapkan standar K3. Dimulai dengan investigasi dulu. Apakah karena sinyalnya yang bermasalah, apakah karena human error-nya kelalaian, dan seterusnya. Setelah itu, diterapkan standar K3-nya,” ujar Iqbal dalam Konferensi Pers, Rabu (29/4/2026).

Dia menuturkan, penerapan K3 tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus merujuk pada standar internasional, termasuk konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), terutama untuk transportasi publik.

Ia menilai, kecelakaan di sektor transportasi, baik darat, laut, maupun udara, kerap terjadi akibat lemahnya implementasi standar keselamatan yang seharusnya sudah diatur dalam regulasi.

Selain itu, KSPI juga menyoroti kondisi perlintasan sebidang yang dinilai masih menjadi titik rawan kecelakaan. Dalam hal ini, pihaknya mendukung rencana pemerintah untuk membangun underpass maupun flyover di ribuan titik perlintasan kereta.

Di sisi lain, perhatian juga diberikan pada aspek keselamatan penumpang, khususnya perempuan, terkait penempatan gerbong khusus dalam rangkaian KRL.

“Jadi kita minta gerbong perempuan pada PT KAI jangan lagi di belakang atau di depan. Dipakai selalu gerbong KRL itu di depan dan belakang. Kami minta di tengah, yang safety-nya paling aman,” ujar Iqbal.

Iqbal menilai posisi gerbong perempuan saat ini masih rentan terhadap risiko kecelakaan, baik dalam kondisi tabrakan dari depan maupun belakang.

KSPI juga mendorong adanya langkah konkret dari operator untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh penumpang, terutama kelompok rentan seperti pekerja perempuan yang menjadi pengguna rutin KRL.

“Ya, kalau tabrakan di depan, kena depan dong. Kalau ditabrak di belakang kayak kasus kemarin, kena belakang. Coba safety-nya di gerbong berapa yang aman. Karena perempuan-perempuan ini, perempuan Indonesia, ibu-ibu, para wanita-wanita, pekerja-pekerja perempuan, harus dilindungi,” jelasnya.

Sebagai bagian dari sikapnya, KSPI juga menyampaikan duka cita atas insiden tersebut sekaligus mendorong perbaikan sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang.

Sebelumnya, kronologi kecelakaan KRL Bekasi Timur mulai terungkap. Insiden yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek diduga berawal dari kejadian di perlintasan sebidang.

Kementerian Perhubungan menyebutkan, kecelakaan dipicu ketika rangkaian KRL relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

"Berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85," kata Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, Selasa (28/4/2026).

Akibat insiden tersebut, rangkaian KRL harus dihentikan dan dievakuasi. Kereta kemudian ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena tidak lagi berjalan sesuai jadwal reguler.

Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan penumpang serta memudahkan proses penanganan di lokasi kejadian.

Dampak dari gangguan tersebut, petugas kemudian memberhentikan satu rangkaian KRL lain dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

Namun situasi menjadi lebih kompleks ketika KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti secara penuh.

Akibatnya, kereta tersebut terlibat insiden dengan rangkaian KRL PLB 5568 yang sedang berhenti di stasiun.

Peristiwa ini memperparah kondisi di lokasi dan memicu kecelakaan besar yang melibatkan dua rangkaian kereta.

Kementerian Perhubungan menyatakan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan berjalan optimal, termasuk proses evakuasi korban secara bertahap dan penuh kehati-hatian.

Proses evakuasi dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan korban dan petugas di lapangan. Pemerintah juga mendirikan Posko Tanggap Darurat di Stasiun Bekasi Timur untuk mendukung penanganan.

"Upaya ini didukung melalui pendirian Posko Tanggap Darurat di Stasiun Bekasi Timur serta penanganan medis intensif di fasilitas kesehatan," ujar Dudy.

Kementerian Perhubungan juga menyerahkan proses investigasi kepada Komisi Nasional Keselamatan Transportasi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan secara objektif.

"Kami juga memberikan kesempatan kepada KNKT untuk melakukan investigasi secara objektif,” kata Dudy.

Ia juga menyampaikan duka cita kepada korban meninggal dunia dan berharap korban luka dapat segera pulih.

“Kami ingin menyampaikan duka cita mendalam untuk korban meninggal dunia. Kemudian terhadap korban-korban luka, kami berharap dapat segera diberi kesembuhan," ujarnya.