18 Juta Keluarga Terima BLT Kesra Lewat Pos Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Di verstibul Kantorpos Cikini, Jakarta Pusat, antrean bergerak perlahan namun pasti. Tak ada kegaduhan berlebih. Di wajah-wajah yang menunggu, terselip harap yang sederhana bantuan tunai yang datang tepat waktu di ujung tahun, saat kebutuhan rumah tangga kian rapat dan ruang ekonomi terasa menyempit.

Di hari terakhir penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra), negara hadir bukan hanya melalui angka-angka kebijakan, tetapi lewat proses yang ingin dipastikan rapi, akurat, dan manusiawi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf datang untuk memastikan sendiri proses penyaluran berjalan sebagaimana mestinya. Ia berdialog dengan petugas, berbincang dengan keluarga penerima manfaat (KPM), dan menegaskan satu hal data adalah fondasi keadilan bantuan sosial.

Pemerintah, katanya, menargetkan bantuan tepat sasaran melalui pemutakhiran data berkelanjutan, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, hingga partisipasi publik melalui aplikasi Cek Bansos, call center 24 jam, dan kanal aduan lain yang terus diperluas.

“Kami ingin memastikan proses ini betul-betul tuntas, tidak ada yang tertinggal, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Saifullah Yusuf.

Dalam paparannya, Saifullah Yusuf menyebut BLT Kesra telah menjangkau sekira 33-35 juta KPM secara nasional, dengan skema penyaluran melalui Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero).

Sekira 18 juta KPM disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sisanya lewat perbankan. Anggaran pun meningkat signifikan, dari kisaran Rp74 triliun menjadi lebih dari Rp110 triliun, seiring perluasan cakupan dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

“Yang melalui PT Pos Indonesia sekitar 18 juta KPM, sementara sekitar 11 juta KPM disalurkan melalui Himbara. Ini kerja besar, dan hari ini PT Pos masih terus bekerja sampai malam, sampai pukul 00.00,” kata Saifullah Yusuf.

Di Jakarta saja, lanjutnya, penyaluran melalui PT Pos Indonesia mencakup sekitar 71 ribu KPM, dari total sekitar 500 ribu KPM di seluruh wilayah DKI Jakarta. Angka-angka itu menunjukkan satu hal: tanpa sistem yang rapi dan petugas lapangan yang kuat, program sebesar ini mustahil diselesaikan tepat waktu.

Lebih dari sekadar memastikan uang berpindah tangan, Saifullah Yusuf menekankan bahwa inti dari BLTS Kesra adalah pembenahan data sosial. Pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan akurasi data sebagai fondasi utama kebijakan bantuan sosial.

“Selama satu tahun terakhir, pemerintah berusaha menghadirkan data yang makin akurat. BPS diberi tugas untuk melakukan pengukuran, verifikasi, dan validasi. Sementara Kementerian Sosial membantu pemutakhiran data itu bersama pemerintah daerah,” tuturnya.

Ia menjelaskan, proses pendataan tidak berhenti di atas meja birokrasi.

“Kami ingin memastikan yang menerima memang sesuai kriteria yang diperketat, dan prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi dilakukan berlapis: dari RT/RW, kelurahan/desa, dinas sosial daerah, hingga BPS dan terus diperbarui setiap tiga bulan,” ujarnya.

Namun pemerintah tidak hanya mengandalkan jalur formal.

“Kami juga membuka saluran partisipasi masyarakat. Siapa pun bisa mengusulkan atau menyanggah data melalui aplikasi Cek Bansos. Kalau tidak terbiasa pakai aplikasi, bisa hubungi call center 021-171 yang beroperasi 24 jam,” kata Gus Ipul.

Ke depan, Kementerian Sosial juga akan membuka kanal WhatsApp khusus agar masyarakat makin mudah menyampaikan aspirasi, lengkap dengan bukti pendukung, mulai dari NIK, kondisi rumah, hingga aset yang dimiliki. Semua ini, menurutnya, dilakukan agar setiap rupiah bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak.

Di Kantorpos Cikini, Saifullah Yusuf menyempatkan diri berdialog langsung dengan para KPM. Dari percakapan-percakapan singkat itu, ia ingin memastikan bahwa profil penerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

“Sebagian besar penerima BLTS Kesra ini adalah keluarga-keluarga baru yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan reguler seperti PKH atau bantuan sembako. Kami ingin melihat apakah data terbaru ini sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujarnya.

Dari pengamatannya, ia menilai proses di Cikini berjalan cukup baik. Penerima yang datang terlihat memang memenuhi kriteria keluarga rentan, meski verifikasi tetap akan terus diperketat ke depan.

Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial juga memaparkan aspek anggaran yang jarang disentuh dalam liputan singkat. BLTS Kesra mengalami peningkatan alokasi signifikan.

“Anggaran bantuan langsung yang sebelumnya sekitar Rp74 triliun, kini meningkat menjadi lebih dari Rp110 triliun, seiring perluasan sasaran dari sekitar 18 juta menjadi lebih dari 35 juta KPM,” jelasnya.

Tujuannya, menjaga daya beli masyarakat, menahan tekanan ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ia menegaskan, bantuan sosial bukan tujuan akhir.

“Harapan kita, makin banyak keluarga yang graduasi, menjadi keluarga yang mandiri, yang tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Itu target besar kita ke depan,” kata Mensos.

Di sisi operasional, Pos Indonesia memegang mandat besar. Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa pihaknya bekerja hingga pukul 00.00 di hari terakhir penyaluran. Loket ditambah, jam layanan diperpanjang, dan petugas digerakkan agar tidak ada KPM yang tertinggal.

“Kami tidak hanya membayarkan di kantorpos, tetapi juga di komunitas, desa, kelurahan, sekolah, bahkan door to door bagi lansia, warga sakit, dan penyandang disabilitas,” kata Haris.

Bagi Haris, hari terakhir penyaluran BLTS Kesra bukan sekadar penanda akhir jadwal, melainkan ujian komitmen. Di hadapan Menteri Sosial dan media, ia menegaskan bahwa seluruh jajaran Pos Indonesia bergerak tanpa jeda, hingga batas waktu penyaluran benar-benar ditutup.

“Pos Indonesia mendapatkan alokasi sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat. Dan sampai hari ini, teman-teman kami di seluruh Indonesia terus bergerak. Kami tidak berhenti hanya karena hari ini adalah hari terakhir, justru kami memastikan ini tuntas sampai pukul 00.00 nanti malam,” ujar Haris.

Ia menekankan bahwa tanggung jawab Pos Indonesia dalam program BLTS Kesra bukan hanya membayarkan bantuan, tetapi memastikan setiap keluarga yang berhak benar-benar terjangkau, dalam berbagai kondisi sosial, geografis, dan bencana.

Karena itu, pola penyaluran tidak diseragamkan. Selain pembayaran di kantorpos, Pos Indonesia menjalankan skema penyaluran berbasis komunitas. Masyarakat dikumpulkan di titik-titik yang disepakati bersama pemerintah daerah: kantor desa, kelurahan, kecamatan, hingga sekolah-sekolah. Skema ini, menurut Haris, dirancang untuk mengurangi beban mobilitas warga, terutama kelompok rentan.

Namun, tantangan terbesar justru datang dari mereka yang tidak mungkin datang ke loket.

“Kami juga melakukan penyaluran secara jemput bola. Untuk penerima yang sudah lanjut usia, sakit, atau penyandang disabilitas, petugas kami datang langsung ke rumah. Ini kami lakukan agar tidak ada satu pun KPM yang kehilangan haknya hanya karena keterbatasan fisik,” katanya.

Haris menegaskan, pihaknya memberi perhatian khusus pada wilayah terdampak bencana, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang menjadi tantangan tersendiri bagi distribusi bantuan tunai.

Akses jalan terbatas, listrik belum sepenuhnya pulih, dan sebagian kantorpos tak dapat beroperasi normal. Pos Indonesia merespons dengan pembayaran manual dan penugasan petugas ke lapangan. Hingga saat kunjungan, penyaluran di wilayah bencana telah melampaui 80–89 persen, dan terus dikejar hingga tuntas.

“Untuk daerah bencana, Alhamdulillah, posisi penyaluran kami sudah mencapai sekitar 89 persen dari alokasi yang kami terima. Dan sampai saat ini, teman-teman kami masih terus bergerak bersama pendamping Kemensos untuk mencari dan menemukan KPM yang berhak menerima,” ujarnya.

Di Aceh, tantangan bukan hanya soal jarak, tetapi infrastruktur dasar yang terganggu. Haris mengungkapkan, hingga hari peninjauan, tiga Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pos Indonesia di wilayah Aceh Tamiang belum dapat beroperasi normal akibat kendala transportasi dan pasokan listrik.

“Untuk kondisi seperti itu, kami tidak menunggu kantor buka. Pembayaran kami lakukan secara manual. Petugas kami mendatangi lokasi penerima, membayarkan bantuan, lalu setelah itu kembali ke kantor induk yang bisa beroperasi untuk mengunggah data penyaluran,” jelas Haris.

Langkah tersebut, menurutnya, adalah bentuk adaptasi di lapangan, bahwa dalam situasi darurat, kehadiran negara tidak boleh tersandera oleh keterbatasan teknis.

Praktik ini sejalan dengan temuan lapangan di Aceh Timur, di mana penyaluran BLTS Kesra tetap berjalan meski pascabanjir dan longsor, melalui penyesuaian pola layanan dan koordinasi desa

Haris juga menyinggung pentingnya akuntabilitas data dalam penyaluran bantuan tunai. Setiap proses, mulai dari verifikasi identitas, pencocokan data, dokumentasi penerima, hingga pencatatan waktu dan lokasi, menjadi bagian dari pertanggungjawaban Pos Indonesia kepada negara.

“Semua yang kami lakukan ini akan diperiksa. Karena itu kami harus bisa menyajikan bukti bahwa penerima ini benar-benar menerima, di tanggal dan lokasi yang jelas. Ini bukan sekadar prosedur, tapi bagian dari tanggung jawab kami sebagai BUMN yang diberi amanah negara,” kata Haris.

Di balik loket, prosedur dijalankan ketat. Verifikasi identitas, pencocokan data, pemindaian aplikasi, hingga dokumentasi penerimaan menjadi bagian dari standar operasional. Langkah ini, jelas petugas, penting untuk perlindungan data pribadi sekaligus pertanggungjawaban agar tidak terjadi klaim ganda di kemudian hari

Ketika aplikasi sempat padat, petugas beradaptasi, menjaga alur tetap berjalan tanpa mengorbankan akurasi.