115 Distributor Nakal Jual Pupuk di Atas HET, Mentan: Cabut Izinnya!

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menindak 115 distributor pupuk subsidi nakal setelah menemukan praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), sebagai upaya tegas menjaga ketertiban distribusi dan melindungi petani.

Dalam laporan pengawasan pupuk mingguan, Amran menegaskan ditemukannya 115 distributor yang menjual pupuk subsidi di atas HET dan meminta Pupuk Indonesia segera menindak tegas serta mencabut izin para pelanggar.

"Kami tindaklanjuti laporan dari seluruh masyarakat tani Indonesia. Banyak isu yang masuk, tetapi prioritas utama kami adalah pelanggaran HET. Dalam satu minggu ini masih ada 115 distributor yang menjual di atas HET, dan hari ini juga kami minta Pupuk Indonesia segera tindak, cabut izinnya,” kata Mentan di Jakarta, Jumat.

Dia menyebut praktik tersebut sangat merugikan petani, terlebih pemerintah sudah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Karena itu, seluruh distributor yang terbukti curang langsung diperintahkan untuk dicabut izinnya hari ini juga.

“Tidak ada kompromi bagi yang bermain harga. Laporan ini tentu kami lakukan verifikasi terlebih dahulu dan semua yang diverifikasi, sudah terbukti, langsung dicabut,” ujar Mentan.

Selain temuan kecurangan harga, Mentan juga menerima laporan adanya 136 pengecer dan distributor yang masih mempersulit petani saat menebus pupuk dengan mewajibkan kartu tani. Padahal pemerintah sudah menegaskan bahwa penebusan pupuk subsidi cukup menggunakan KTP.

“Yang 136 ini kami minta ditegur. Kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga kami cabut,” tegas Amran.

Lebih lanjut, Mentan menyebut meski masih ada oknum yang mencoba bermain, kondisi lapangan menunjukkan perbaikan signifikan. Dari lebih dari 2.039 laporan kios dan distributor nakal sebelumnya, kini hanya tersisa sekitar 115 kasus, atau sekitar 5–7 persen dari total awal.

“Alhamdulillah, awalnya 2.039 yang nakal, kini tinggal sekitar seratusan. Ini kemajuan besar,” katanya.

Ia memastikan pemerintah menjamin ketersediaan pupuk untuk petani, dan setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindak cepat.

Amran mengingatkan seluruh distributor dan pengecer agar tidak lagi mempersulit petani menjelang musim tanam. Pengawasan akan terus diperketat dan setiap pelanggaran akan berakhir pada sikap yang sama.

“Izin dicabut. Tidak ada ruang bagi pemain curang,” tutur Mentan.

Pemerintah secara resmi sudah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, termasuk pupuk Urea dan NPK yang menjadi kebutuhan utama petani.

Harga pupuk Urea kini turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, atau setara dengan penurunan harga dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak. Sementara itu, harga pupuk NPK juga diturunkan dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku masih mendapat laporan soal distributor pupuk yang menjual tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada para petani. Sesuai instruksi Presiden Prabowo, hal itu tidak dibenarkan.

Atas dasar temuan itu, Amran meminta PT Pupuk Indonesia menindak para distributor tersebu.

"Kami menindaklanjuti semua laporan, satu minggu ini masih ada 115 (laporan) itu harga pupuk di atas HET. Hari ini kita tindak dan meminta kepada pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut!" tegas Amran usai menghelat rapat pukul 6 pagi di kediamannya, di Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

Selain soal HET, Amran juga mendapat laporan soal 136 distributor pupuk yang mempersulit para petani mendapatkan pupuk karena masih mewajibkan penggunaan kartu tani. Padahal, kebijakan saat ini cukup hanya menggunakan KTP.

“Masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 (distributor pupuk) yang melarang atau mempersulit untuk menebus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136, kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga kita cabut!,” tegas Amran lagi.

Sebagai informasi, kebijakan harga pupuk sesuai HET, mendapatkan pupuk tanpa kartu tani, dan alsinta gratis menjadi kebijakan Kementerian Pertanian yang dijalankan Amran untuk mendongkrak hasil pangan di pemerintahan Prabowo.

Hasilnya signifikan, salah satunya adalah stok beras nasional yang kini mencapai lebih dari 4 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.