100 Negara Buka Lowongan Kerja untuk 1,7 Juta Warga Indonesia, Siapkan SDM RI?

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia mendapatkan angin segar dalam dunia ketenagakerjaan dengan adanya tawaran 1,7 juta lowongan kerja dari 100 negara. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Menanggapi hal ini, organisasi Aliansi Serikat Pekerja Indonesia (ASPIRASI) menyambut positif kabar tersebut dan menyebutnya sebagai peluang emas untuk menekan angka pengangguran di dalam negeri, terutama di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini.

“Ini sangat bagus jika memang bisa membantu mengurangi pengangguran. Ini membuka peluang baru bagi buruh Indonesia,” ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat kepada Liputan6.com, Senin (14/4/2025).

Namun, ASPIRASI juga menekankan pentingnya kesiapan dari sisi pemerintah dan tenaga kerja. Pemerintah dinilai perlu mengambil langkah konkret untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan pasar global. Hal ini meliputi penyusunan program pelatihan, penyediaan informasi pasar kerja internasional, hingga penyederhanaan proses administrasi tenaga kerja migran.

“Yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan tenaga kerja yang terampil, link and match dengan kebutuhan pasar, mulai dari dokumen hingga peningkatan keterampilan,” jelas Mirah.

Lebih lanjut, ASPIRASI melihat peluang ini sebagai momentum strategis untuk mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi pekerja Indonesia agar memenuhi standar internasional. Skilling, upskilling, dan reskilling menjadi kata kunci yang perlu digencarkan agar tenaga kerja tidak hanya siap, tetapi juga kompetitif.

Namun begitu, kesiapan buruh Indonesia untuk mengisi lowongan tersebut masih sangat tergantung pada jenis sektor yang dituju. Untuk sektor seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, pekerja Indonesia dinilai sudah cukup siap. Tetapi untuk sektor berbasis teknologi dan digitalisasi, keterampilan tenaga kerja dinilai masih harus ditingkatkan secara signifikan.

Dalam rangka menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berdaya saing global, ASPIRASI juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. “Pemerintah harus menyesuaikan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar global, termasuk meningkatkan tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta membangun ekosistem pelatihan yang relevan,” ungkap Mirah.

ASPIRASI tidak menutup mata terhadap tantangan besar yang dihadapi tenaga kerja Indonesia, terutama rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di bidang teknologi. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi harus dilakukan secara masif dan menyeluruh, khususnya bagi pekerja yang terkena PHK.

Di sisi lain, Mirah menyorooti risiko eksploitasi terhadap buruh migran juga menjadi perhatian serius. ASPIRASI menegaskan perlunya pengawasan dan kontrol dari pemerintah untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi. “Perusahaan harus valid, dokumen lengkap, pekerja harus terampil, dan ada sistem cepat tanggap jika terjadi masalah di negara tujuan,” ujarnya.

Menanggapi keberlanjutan peluang kerja tersebut, ASPIRASI optimistis bahwa ini bukanlah fenomena sesaat. Negara-negara dengan populasi rendah diprediksi akan terus membutuhkan tenaga kerja asing. Namun, keberlanjutan ini sangat bergantung pada kualitas dan produktivitas buruh Indonesia.

ASPIRASI juga mengingatkan agar peluang ini tidak hanya menguntungkan negara penerima tenaga kerja, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial.

Terkait dengan perkembangan industri global, ASPIRASI menilai Indonesia masih belum sepenuhnya siap untuk bersaing di sektor-sektor baru seperti teknologi dan industri kreatif. Pemerintah diharapkan lebih proaktif dalam menyesuaikan arah kebijakan ketenagakerjaan dengan tren global yang terus bergerak ke arah digitalisasi dan otomatisasi.

“Di sinilah pentingnya peran besar pemerintah untuk mengatasi perubahan sektor industri menuju teknologi,” pungkas Mirah.