Wamenaker Sebut Ada Ratusan Eks Buruh Sritex Kerja di Pabrik Baru

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengungkapkan ratusan eks buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) telah mendapatkan pekerjaan baru. Hal tersebut dinilai sebagai salah satu kepastian bagi para eks buruh Sritex.

Dia juga mengatakan kalau masuknya eks buruh Sritex ke pekerjaan baru tak terganggu proses hukum yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung.

"Itu ada proses rekrutmen yang sekarang sudah berjalan, dan kemarin saya dapat informasi sudah ada berapa ratus yang sudah masuk kerja di Sritex, masih Sritex atau tidak saya enggak tahu. Tapi di tempat pabrik itu sudah ada proses rekrutmen," kata Noel, sapaan akrabnya, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Dia menuturkan, hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjamin pekerjaan bagi para eks buruh Sritex.

"Persis apa yang menjadi komitmen kita, negara ya, Pak Menteri (Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli), saya dan kurator untuk agar kawan-kawan Sritex ini dipekerjakan kembali kalau seandainya sudah ada investor baru, dan sepertinya komitmen itu sedang berjalan," tuturnya.

Kendati begitu, dia mengaku tak mengetahui siapa yang menjadi investor pada operasional pabrik baru tersebut. "Belum tahu tuh. Kan tadi saya sampaikan bahwa soal bisnisnya itu bukan domain kita," kata dia.

Banyak Kementerian

Noel menjelaskan, persoalan Sritex yang sudah mendapat atensi Presiden Prabowo Subianto ini ditangani beberapa kementerian. Persoalan investor baru pada operasional pabrik tadi, ditegaskannya bukan domain Kementerian Ketenagakerjaan.

"Ya mungkin Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN," ucapnya.

"Karena yang punya tugas itu ada 4 kementerian ya. Perdagangan, Perindustrian, BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan, karena memang ada aspek ketenagakerjaannya," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan buka suara terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Dia menegaskan, pesangon kepada buruh Sritex tetap harus dibayarkan.

Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Utama Sritex periode 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka. Wamenaker Noel, sapaan akrabnya, menegaskan kewajiban Sritex terhadap buruh harus dituntaskan.

"Ya, tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama ya, gak bisa enggak. Kemarin kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon," kata Noel, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Jalin Komunikasi

Dia mengatakan telah mendapat mandat dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk membangun komunikasi soal kepastias pesangon tersebut. Noel mengaku sudah berbicara dengan bos Sritex.

Kendati begitu, Noel bilang, manajemen Sritex masih berkilah soal kewajiban pembayaran pesangon itu. Menurut manajemen, perihal pesangon menjadi tanggung jawab kurator.

"Tapi ya begitu, mereka (manajemen) bilang ya 'tanggung jawab ini bukan tanggung jawab kami lagi Pak'. Alasannya apa? 'Karena itu sudah di wilayah kurator'. Sampai di situ yang bisa kita upayakan, yang membangun komunikasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan buka suara terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Dia menegaskan, pesangon kepada buruh Sritex tetap harus dibayarkan.

Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan Direktur Utama Sritex periode 2005-2022, Iwan Setiawan Lukminto sebagai tersangka. Wamenaker Noel, sapaan akrabnya, menegaskan kewajiban Sritex terhadap buruh harus dituntaskan.

"Ya, tanggung jawab itu tetap harus dibebani kepada manajemen yang lama ya, gak bisa enggak. Kemarin kan kita juga menegosiasikan soal itu, soal pesangon," kata Noel, di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Dia mengatakan telah mendapat mandat dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk membangun komunikasi soal kepastias pesangon tersebut. Noel mengaku sudah berbicara dengan bos Sritex.

Kendati begitu, Noel bilang, manajemen Sritex masih berkilah soal kewajiban pembayaran pesangon itu. Menurut manajemen, perihal pesangon menjadi tanggung jawab kurator.

Tapi ya begitu, mereka (manajemen) bilang ya 'tanggung jawab ini bukan tanggung jawab kami lagi Pak'. Alasannya apa? 'Karena itu sudah di wilayah kurator'. Sampai di situ yang bisa kita upayakan, yang membangun komunikasi," ungkapnya.