UMP 2026 Diumumkan Besok Selasa 16 Desember 2025

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan upah minimum provinsi (UMP) 2026 akan diumumkan pada Selasa 16 Desember 2025, besok. Yassierli mengungkapkan, saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait UMP sudah ada di meja Presiden Prabowo dan siap ditandatangani.

"UMP RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) nya sudah di meja pak Presiden tinggal ditandatangani. InshaAllah," kata dia di Istana Negara, Jakarta Senin (15/12/2025):

"Ya, tadi sudah di meja beliau, tunggu, kalau bisa hari ini [ditandatangani] kalau engga besok ditandatangani, sesudah itu nanti saya umumkan inshaAllah," lanjut dia.

Yassierli menyatakan, dari penetapan UMP 2026 tersebut, pemerintah memastikan akan mengakomodasi kesejahteraan buruh. Hal ini juga telah dilakukan pemerintah lewat beragam bantuan dan insentif yang diberikan kepada buruh.

"Tahun lalu Upah 6,5%, ada bantuan hari raya, bagaimana pemerintah serius terkait dengan May Day, ada diskon iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), kemudian bagaimana kita penambahan manfaat JKP 60%, untuk 60% gaji selama 6 bulan, kemudian ya macam-macam,

Hal tersebut, lanjut Yassierli, menunjukkan komitmen pemerintah yang tetap mengutamakan kesejahteraan buruh.

"Kita komit untuk menjalankan amanah dari MK, jadi artinya, satu, disitu untuk memberdayakan Dewan Pengumpahan Daerah secara aktif," tegasnya.

"Kemudian yang kedua, artinya disitu akan ada range yang memberikan kesempatan kepada Dewan Pengumpahan Daerah untuk menentukan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, kemudian kita juga memberikan pertimbangan dengan estimasi kebutuhan hidup layak, dan kita tunggu besok ya, insya Allah, kalau besok bisa ada tanda tangani, segera akan diumumkan," tutup Menaker.

Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah saat ini sedang menunggu momen yang tepat untuk mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

"Upah minum, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu momen yang tepat untuk mengumumkannya, supaya stabilitas perekonomian dan stabilitas politik lain-lain (tetap) berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah" kata Wamenaker Afriansyah Noor dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

Yang jelas, kata dia, pemerintah lewat Dewan Pengupahan Nasional dan tripartit sudah terus rapat-rapat bahkan sejak Maret 2025 lalu.

"Rapat sampai sekarang ya tentunya melihat segala aspek dan juga pertimbangan hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 168/PUU-XXI/2023, ditambah lagi dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), nah ini yang lagi dipertimbangkan," kata Wamenaker Afriansyah Noor. 

Dia mengatakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) akan menyampaikan hasil keputusan tentang UMP yang benar-benar sudah pasti dan tidak ada lagi perubahan atau perbaikan.

Terkait bencana yang terjadi di sejumlah daerah, lanjut dia, kondisi tersebut ikut menjadi salah satu faktor dalam penentuan dan pengumuman UMP.

"Ya salah satu faktor juga, tapi di daerah tertentu, makanya skala upah ini tidak merunut rata semua, jadi 38 provinsi naik sama sekian persen, tidak begitu dasarnya," ucap Wamenaker.

Dia mengatakan berbagai pertimbangan perekonomian tentang kebutuhan layak hidup serta sejumlah kondisi tertentu akan berperan dalam menentukan besaran upah masing-masing daerah.

"Ini lah yang sedang kami pertimbangkan, nah ini yang dibilang formula khusus untuk kami lakukan, seperti sekarang keluarga kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh kan sedang dilanda musibah, nah bagaimana yang akan diputuskan nanti, berdampaknya seperti apa, ini harus dipikirkan juga. Pokoknya sebelum 31 Desember, upah 2026 sudah akan diumumkan," ujarnya.

Sebelumnya, Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta untuk tahun 2026 dikabarkan telah memasuki tahap finalisasi. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan bahwa pembahasan UMP Jakarta 2026 sudah hampir tuntas dan akan segera difinalisasi dalam waktu dekat, kemungkinan pada pekan kedua Desember 2025 setelah melalui rapat khusus.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga telah mengonfirmasi bahwa jadwal pengumuman resmi UMP 2026 diundur hingga paling lambat 31 Desember 2025. Proses penetapan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pengupahan Daerah, serta Kementerian Ketenagakerjaan yang tengah merampungkan formula baru perhitungan UMP.

Dinamika pembahasan UMP Jakarta 2026 diwarnai perbedaan pandangan signifikan antara kelompok buruh dan pihak pengusaha. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai penengah, berupaya mencari titik temu yang adil demi kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan industri.

Hingga pekan kedua Desember 2025, UMP Jakarta 2026 memang belum diumumkan secara resmi. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan bahwa proses pembahasan sudah mendekati akhir dan tinggal menunggu finalisasi.

Rapat khusus akan segera diselenggarakan untuk merampungkan keputusan penting ini. Pengumuman resmi UMP Jakarta 2026 dijadwalkan paling lambat akhir tahun 2025, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah daerah masih menantikan pedoman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) atau Peraturan Pemerintah (PP). Regulasi ini akan menjadi dasar utama dalam perhitungan dan penetapan UMP Jakarta 2026.