Stabilitas Terjaga, Menko Airlangga Optimistis Prospek Pertumbuhan Ekonomi 2026

Liputan6.com, Jakarta - Gejolak ekonomi global yang muncul sepanjang 2025, termasuk dampak tarif resiprokal, memberikan tantangan besar bagi ekonomi Indonesia. Meski demikian, stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga melalui rangkaian kebijakan yang responsif dan kolaboratif.

Pemerintah terus memastikan aktivitas usaha, konsumsi masyarakat, dan iklim investasi tetap menguat sehingga tekanan global tidak menghambat ruang gerak perekonomian domestik.

Di tengah dinamika eksternal tersebut, sejumlah indikator fundamental perekonomian nasional menunjukkan tren yang tetap positif. Keyakinan konsumen meningkat dari 121,4 pada Oktober menjadi 124 pada November, sementara Indeks Penjualan Riil diperkirakan tumbuh 5,9% (yoy) pada November.

Aktivitas manufaktur juga mencatatkan ekspansi kuat dengan PMI mencapai 53,3, atau tertinggi sejak Februari. Inflasi juga tetap terkendali di angka 2,72% (yoy), serta pertumbuhan kredit mencapai 7,36% (yoy).

"Belanja masyarakat tadi sudah tinggi dan IHSG juga hijau, perusahaan IPO kita tahun ini 24 dan dananya yang dikumpulkan Rp 15,2 triliun dan per Desember ada 13 perusahaan yang siap di pipeline dan 7 di antaranya adalah perusahaan besar yang tentu menunjukkan optimisme kepada market dan sepertinya ada spillover ke Januari, harapannya kalau Januari positif, Januari efek akan membawa kita untuk ekonomi yang lebih baik di tahun 2026,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam Perayaan Hari Ulang Tahun Asosiasi Emiten Indonesia ke-37, Jumat (12/12/2025), seperti dikutip dari laman ekon.go.id.

Untuk 2026, kondisi upside risk diperkirakan akan lebih dominan daripada downside risk. Untuk itu, Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 dapat mencapai target 5,4%.

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai capaian penting dalam agenda perdagangan internasional kian mendukung prospek ekonomi ke depan. Penyelesaian kerja sama dengan Amerika Serikat yang saat ini tengah dilakukan Pemerintah menandai langkah besar dalam menuntaskan hampir seluruh agenda perdagangan pada 2025.

Indonesia juga telah menuntaskan perundingan IEU-CEPA yang ditargetkan efektif pada 2027. Selain itu, proses aksesi OECD juga menunjukkan kemajuan yang kuat dan visible, dengan harapan dari berbagai negara agar Indonesia dapat bergabung sebagai anggota OECD pada 2027.

Menko Airlangga juga menyampaikan perkembangan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat dengan dilakukannya komunikasi secara langsung dengan Ambassador USTR Jamieson Greer.

Keduanya sepakat untuk menyelesaikan kesepakatan dalam Leaders Declaration pada 22 Juli 2025. Delegasi Indonesia juga dijadwalkan kembali menuju Washington D.C dalam waktu dekat, dengan target penyelesaian pada akhir tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain penguatan hubungan internasional, Pemerintah turut mendorong aktivitas ekonomi dalam negeri melalui serangkaian program stimulan akhir tahun.

Menjelang periode libur akhir tahun dan Lebaran, akan diberlakukan berbagai insentif seperti diskon transportasi pada periode 22 Desember 2025 – 10 Januari 2026, program belanja nasional EPIC Sale dengan target transaksi Rp56 triliun, program Harbolnas dengan target Rp 34 triliun, serta program BINA dengan target Rp30 triliun.

Seluruh langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat belanja masyarakat, dan menjaga momentum konsumsi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan, Pemerintah terus melakukan upaya penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara cepat dan terkoordinasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bersamaan dengan langkah tanggap darurat, Pemerintah juga tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus bagi para debitur KUR dan kelompok pekerja yang terdampak, melalui kebijakan restrukturisasi, percepatan pemulihan daerah bencana melalui penyaluran baru KUR tahun 2026, hingga opsi pelunasan kewajiban/baki debet bagi debitur KUR tertentu, kebijakan penghapusbukuan/penghapustagihan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja yang mengalami bencana, serta kemudahan pelayanan klaim JHT/JKM/JKK/JP.

Dari total 996 ribu debitur KUR di tiga provinsi tersebut, sekitar 141 ribu debitur dengan baki debet sekitar Rp7,79 triliun (18,2%) diproyeksikan terdampak.

Angka dan teknis kebijakan masih terus difinalisasi dan saat ini verfikasi menyeluruh sedang dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran. Dalam beberapa hari kedepan, Pemerintah akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana tersebut.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Kepala Departemen Pengawas Remiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan, Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia, Direktur Utama PT Keliring Penjaminan Efek Indonesia, Direktur Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Informasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, serta Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia.