Perusahaan Tambang Ikut Bantu Korban Banjir Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - PT Sorikmas Mining bergerak cepat memberikan bantuan bagi warga Mandailing Natal yang terdampak banjir akibat siklon tropis Senyar yang muncul di Selat Malaka dan memicu terjadinya hujan lebat di sejumlah daerah di Pulau Sumatera.

Sejak hari pertama, tim perusahaan sudah turun langsung mendampingi proses evakuasi dan penanganan darurat bersama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Direktur PT Sorikmas Mining, Ghanis Kurnady, menyampaikan bahwa pemetaan lokasi terdampak dilakukan pada Selasa, 25 November 2025 saat hujan mulai turun deras akibat siklon tropis Senyar. Pemetaan ini dilakukan untuk melihat potensi risiko banjir yang mungkin terjadi di sejumlah titik.

Setelah pemetaan selesai dilakukan, Perusahaan menerjunkan tim khusus untuk melakukan proses evakuasi masyarakat pada Rabu, 26 November 2025 untuk dibawa ke lokasi pengungsian ketika air sungai mulai meluap.

“Kami segera mengirimkan tim dan logistik ke lapangan. Kami sangat bersyukur tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Fokus kami adalah memastikan warga aman dan kebutuhan darurat terpenuhi,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Pascabanjir, perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal ini masih terus mendampingi masyarakat dan memberikan bantuan dengan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten setempat beserta seluruh jajarannya.

Bantuan Sorikmas mencakup distribusi air bersih dan paket sembako, pendirian dan pengoperasian dapur umum untuk sekitar 580 jiwa di lokasi pengungsian, bahan bakar untuk mendukung operasional pemerintah dan layanan darurat, serta bantuan tenaga untuk membersihkan fasilitas umum pascabanjir setinggi 2 meter.

Menegaskan komitmen tersebut, Ghanis menambahkan bahwa Perusahaan siap terus membantu masyarakat terdampak, bekerja bersama Bupati dan Wakil Bupati. Sorikmas akan mendampingi warga sampai mereka pulih sepenuhnya.

PT Sorikmas Mining menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat Mandailing Natal dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitar tambang.

Bencana Sumatera berupa banjir dan longsor pada November 2025 diproyeksi telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, mencapai Rp 68,67 triliun secara nasional. Angka kerugian ini mencakup berbagai kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan oleh bencana ekologis tersebut.

Berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan oleh CELIOS dikutip Rabu (3/12/2025), menggunakan data per 30 November 2025 , kerugian fantastis senilai Rp 68,67 triliun tersebut setara dengan 0,29 persen penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kerugian materi (langsung) akibat bencana ini diperkirakan mencapai Rp 2,2 triliun di tiga provinsi yang paling terdampak luas, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kerugian ini terbagi ke dalam tiga sektor utama: Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertanian Tanaman Pangan.

Secara regional, bencana ini diperkirakan menyebabkan ekonomi Aceh menyusut sekitar 0,88 persen atau setara Rp 2,04 triliun.

Kerugian ekonomi Rp 68,67 triliun tersebut merupakan hasil perhitungan yang mencakup lima jenis kerugian utama:

• Kerugian Rumah: Dengan asumsi kerugian mencapai Rp30 juta per rumah.
• Kerugian Jembatan: Biaya pembangunan kembali masing-masing jembatan mencapai Rp1 miliar.
• Kerugian Pendapatan Keluarga: Dihitung berdasarkan pendapatan rata-rata harian yang hilang selama 20 hari kerja.
• Kerugian Lahan Sawah: Diperkirakan kehilangan Rp6.500 per kg dengan asumsi 7 ton hasil per hektare (Ha).
• Perbaikan Jalan: Biaya perbaikan mencapai Rp100 juta per 1.000 meter

Data sementara per 30 November 2025 mencatat total kerugian fisik yang luas, antara lain 61.518 rumah rusak/terdampak, 18 jembatan hancur, dan 14.600 meter jalan rusak. Selain itu, bencana ini menimpa 96.110 keluarga (KK) dengan total 220.309 jiwa terdampak, serta merusak 1.495 hektare sawah.

Kerugian ekonomi yang masif ini berbanding terbalik dengan kontribusi ekonomi dari sektor yang sering dituding memicu bencana ekologis. Disebutkan bahwa kerugian nasional Rp 68,6 triliun jauh lebih besar dibanding sumbangan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang hanya Rp 16,6 triliun hingga Oktober 2025.

Bahkan di Aceh, kerugian akibat banjir yang mencapai Rp 2,04 triliun lebih besar dibanding Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tambang Aceh yang hanya Rp 929 miliar hingga 31 Agustus 2025.

Menanggapi kerugian yang berulang, CELIOS merekomendasikan moratorium izin tambang dan sawit sebagai jawaban final. Moratorium izin tambang baru, evaluasi total perusahaan yang memegang izin, serta penagihan reklamasi dinilai penting agar bencana tidak terulang.

Demikian pula dengan izin perkebunan sawit, moratorium menjadi solusi final untuk mencegah deforestasi yang cenderung negatif di semua aspek ekonomi dan lingkungan.