Menkeu Purbaya Ungkap Ada Kementerian Lambat Serap Anggaran APBN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) mengungkapkan masih ada sejumlah kementerian dan lembaga yang lambat menyerap anggaran, sehingga menyisakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang akhir 2025. Meski demikian, ia belum merinci instansi mana saja yang memiliki serapan anggaran rendah.

“Saya belum lihat. Tapi ada, dan sebagian juga dibalikin. Ya tapi begitu lah, kita perkirakan biasanya memang hanya 95 persen dari APBN yang terserap,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, ditulis Rabu (17/12/2025).

Menurut Purbaya, jumlah kementerian dengan tingkat serapan anggaran di bawah 90 persen relatif sedikit. Ia menegaskan proses evaluasi dan audit anggaran masih berlangsung hingga akhir tahun, sehingga angka final serapan APBN belum dapat dipastikan.

“Ini kan belum selesai nih, masih jalan terus kan. Audit finalnya kita lihat kan di akhir tahun. Ini masih tanggal 15 Desember kan, mungkin ada penyerapan-penyerapan baru,” jelasnya.

Purbaya juga membenarkan bahwa beberapa kementerian telah mengembalikan sisa anggaran ke Kementerian Keuangan. Nilai pengembalian tersebut saat ini diperkirakan mencapai Rp 3,5 triliun hingga Rp 4,5 triliun, dan masih berpeluang bertambah.

“Tambah lagi sedikit mungkin (dari total Rp 4,5 triliun),” ujarnya.

Ia optimistis kementerian dan lembaga akan terus meningkatkan realisasi belanja hingga akhir Desember, sehingga penyerapan anggaran pemerintah dapat mendekati target yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya peran strategis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam memperkuat fondasi fiskal daerah. 

Melalui pengawasan anggaran yang lebih ketat dan dorongan untuk memperbaiki iklim investasi, DPRD diminta menjadi ujung tombak “siasat fiskal” yang mampu membuat daerah semakin berdaya.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam sesi Dialog Interaktif bertajuk “Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya” pada forum Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahap II Tahun 2025.

Purbaya mengangkat persoalan kebocoran anggaran daerah yang menjadi hambatan besar bagi upaya peningkatan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa kecewa terhadap praktik belanja daerah yang tidak disiplin.

“Rupanya, beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan. Kalau begitu. Jadi, kalau sekarang saya bisa bilang lagi, ada Presiden, Pak Presiden, naikin. Pasti enggak dikasih,” ujar Purbaya, dikutip Jumat (12/12/2025).

Menteri Keuangan menegaskan bahwa perbaikan tata kelola anggaran daerah adalah syarat utama agar pemerintah pusat dapat memperbesar dukungan fiskal. Ia menyampaikan pesan langsung kepada seluruh pemda untuk memulai pembenahan belanja.

“Perbaikilah cara Anda membelanjakan uang. Anggaranya, ada yang bocor-bocor, segala macam. Nanti kalau bagus, saya yakin triwulan ke-2 tahun depan akan jauh lebih banyak di sana,” ucapnya.

Purbaya memastikan dirinya siap kembali menghadap Presiden jika daerah mampu memperbaiki disiplin fiskal.

“Saya bilang gini, kalau bagus nanti saya akan menghadap Presiden. Minta anggaran Anda di revisi. Dan kita mampu, uang kita cukup harusnya. Jadi, berharap supaya saya berhasil, sehingga triwulan ke-2 saya bisa ngomong, sehingga triwulan ke-3 dan ke-4 bisa berubah,” tuturnya.

“Tapi tanpa perbaikan ekonomi maupun cara Anda membelanjakan uang, tidak pasti uang saya dikeluarkan,” lanjutnya.