Menkeu Purbaya Tolak Pakaian Balpres Impor Ilegal Buat Korban Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan pakaian balpres impor ilegal disalurkan untuk korban bencana Sumatra. Menkeu Purbaya lebih memilih mengirimkan barang baru yang dibeli dari produk lokal untuk disumbangkan kepada korban bencana.

Usulan itu muncul sebagai opsi penanganan balpres impor ilegal yang disita Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Namun, Purbaya membantah akan mengambil pilihan tersebut.

"Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana, produksi dalam negeri," tegas Purbaya, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Dia tak peduli balpres impor ilegal itu pakaian baru. Ditegaskannya, kalau tidak ada kebijakan yang membolehkan barang sitaan untuk disumbangkan ke korban bencana, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Ya biar saja itu ilegal. Paling enggak secara formal enggak ada kebijakan ke arah sana, even dari Presiden pun saya pernah diskusi, dia bilang jangan dulu, kecuali berubah," tuturnya.

Dia khawatir kalau balpres impor ilegal itu diberikan ke korban bencana, banyak pihak yang malah memanfaatkan celah tersebut. 

"Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk, dengan alasan bagus buat itu bencana. Lebih baik kita beli barang-barang dalam negeri produk UKM, dikirim ke bencana yang baru.

Saya lebih baik ngeluarin uang ke situ kalau terpaksa dibanding pakai barang-barang balpres itu," bebernya.

Belum Ada Aturan

Senada, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama menegaskan belum ada aturan yang membolehkan baju balpres sitaan untuk korban bencana.

"Kalau memungkinkan dan diizinkan, aturannya memungkinkan. Selama ini kan aturannya belum memungkinkan," ujar Djaka.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto membuka opsi balpres sitaan untuk korban bencana. 

"Itu yang nanti bisa salah satunya (balpres buat korban bencana). Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara," kata Nirwala di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dengan demikian, keputusannya ada di pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menindaki upaya peredaran produk garmen atau pakaian ilegal, melalui dua operasi penindakan yang dilakukan secara terpisah. Penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025 serta dua truk bermuatan ballpress di ruas Tol Palembang–Lampung pada Rabu, 3 Desember 2025.

"Kami tidak akan memberi ruang bagi masuknya barang-barang yang merugikan negara dan mematikan industri lokal," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Adapun di Pelabuhan Sunda Kelapa, Bea Cukai menggagalkan pengiriman 3 kontainer. Dengan masing-masing 2 kontainer berisi produk garmen ilegal serta 1 kontainer berisi mesin, yang diangkut oleh KM Indah Costa yang diketahui tiba dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau. 

Dalam pemeriksaan terhadap manifest, diketahui KM Indah Costa mengangkut 44 kontainer, dengan 13 di antaranya bermuatan barang. Dari 13 kontainer tersebut, petugas menemukan 3 kontainer dengan pemberitahuan barang campuran dan sajadah yang diduga atau terindikasi berisi barang ilegal. 

Menindaklanjuti hal tersebut, petugas segera melakukan pengawasan pembongkaran terhadap 2 kontainer di gudang penerima di wilayah Muara Karang, sementara 1 kontainer lainnya masih berada di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kontainer tidak memuat barang sesuai pemberitahuan, melainkan 2 kontainer berisi pakaian jadi yang diduga kuat ex-impor ilegal, sedangkan 1 kontainer lainnya memuat mesin. Atas temuan tersebut, petugas segera mengamankan kontainer ke Kantor Pusat Bea Cukai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Kami memperketat pengawasan sampai ke moda pengangkutan laut karena para pelaku terus mencari celah. Tidak ada kompromi terhadap importasi ilegal, apalagi yang mencoba memanipulasi dokumen dan pemberitahuan barang," tegasnya Djaka.