Menaker Tegaskan UMP Tak Akan Turun Meski Pertumbuhan Ekonomi Daerah Negatif

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa upah minimum provinsi (UMP) tidak akan mengalami penurunan, meskipun suatu daerah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Pemerintah memastikan kebijakan pengupahan tetap melindungi daya beli pekerja.

“Tidak ada tentu istilahnya upahnya turun. Kalau pertumbuhan ekonominya negatif, maka Dewan Pengupahan Daerah tentu mempertimbangkan kenaikan berdasarkan inflasi,” ujar Yassierli dikutip dari Antara, Rabu (17/12/2025).

Ia menjelaskan, formula kenaikan upah minimum saat ini menggunakan perhitungan inflasi + (pertumbuhan ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5–0,9 poin. Dengan skema tersebut, kenaikan UMP tetap dimungkinkan meski pertumbuhan ekonomi daerah berada di zona negatif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat dua provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan III 2025, yakni Papua Barat (-0,02 persen) dan Papua Tengah (-4,74 persen).

Meski demikian, Yassierli menilai Dewan Pengupahan Daerah memiliki data yang cukup untuk menetapkan kebijakan upah secara objektif dan berkeadilan.

“Kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, tahu kalau pertumbuhan ekonomi itu tinggi, dan kalau tinggi itu disebabkan oleh apa, kemudian sektor mana yang dominan,” ucapnya.

Untuk memastikan kebijakan pengupahan berjalan sesuai ketentuan, Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan pelatihan kepada Dewan Pengupahan Daerah terkait penetapan upah minimum di masing-masing wilayah.

Kebijakan ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terbaru tentang pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan formula kenaikan upah minimum yang baru, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan Alfa.

PP terbaru ini sekaligus mengubah ketentuan sebelumnya yang diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023. Pada aturan lama, rentang Alfa ditetapkan sebesar 0,1–0,3 poin. Sementara dalam aturan baru, rentang Alfa dinaikkan menjadi 0,5–0,9 poin.

Perubahan ini dinilai memberikan ruang kenaikan upah yang lebih besar bagi pekerja, sekaligus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan produktivitas di masing-masing daerah.

Pemerintah berharap formula baru ini mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.

Yassierli juga meminta para gubernur untuk menetapkan besaran kenaikan upah minimum paling lambat 24 Desember 2025. Dalam PP terbaru tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Selain itu, gubernur juga diwajibkan menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) sesuai kondisi dan karakteristik daerah masing-masing.

Menurut Yassierli, pengaturan tersebut memberikan fleksibilitas bagi daerah dalam menetapkan kebijakan pengupahan, namun tetap berada dalam koridor regulasi nasional.

“Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata dia.

Pemerintah menegaskan kebijakan ini dirancang untuk menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di seluruh daerah.