Laut Bebas Sampah hingga Penguatan Ekosistem Masuk Program Strategis KKP

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan arah kebijakan nasional sektor kelautan untuk lima tahun ke depan. Arah kebijakan nasional sektor kelautan menekankan penguatan konservasi, restorasi ekosistem, perlindungan pesisir, serta pengurangan sampah laut melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Hal tersebut masuk program Ekonomi Biru yang menjadi fokus KKP.

Direktur Jenderal pengelolaan kelautan Koswara menyoroti tiga fokus program strategis Ekonomi Biru yaitu konservasi dan restorasi ekosistem, penguatan ekosistem laut serta pulau-pulau kecil, dan program Laut Sehat Bebas Sampah.

Koswara menegaskan, keberhasilan Ekonomi Biru hanya dapat dicapai melalui integrasi teknologi, pendidikan masyarakat, dan penguatan komunitas pesisir.

"Sinergi lintas direktorat dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, akademisi, serta komunitas menjadi kunci,” ujar dia saat  konferensi pers mengenai Program Strategis Implementasi Ekonomi Biru 2025 – 2029, Kamis, 4 Desember 2025.

Koswara mencontohkan sejumlah capaian kolaborasi, antara lain kegiatan konservasi yang meliputi penyerahan akta kelahiran bayi lumba-lumba sebagai simbol perlindungan mamalia laut, penanganan isu reklamasi, serta pemanfaatan bekas rig pengeboran minyak atau rig durip sebagai media pengembangan koral buatan.

Restorasi ekosistem disebut sebagai pondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pesisir dan laut, termasuk menyelesaikan isu-isu tumpang tindih kawasan konservasi secara terpadu. Selain itu, program Laut Sehat Bebas Sampah akan difokuskan pada pengurangan sampah plastik dari empat sumber utama. Yaitu sungai, pesisir, pelabuhan, dan laut.

DJPK menyampaikan sampah yang masuk ke laut saat ini diperkirakan mencapai sekitar 2 juta ton per tahun, sementara total sampah yang berada di perairan dapat mencapai sekitar 16 juta ton.

"Upaya pengurangan secara bertahap menunjukkan perkembangan, terutama setelah peluncuran berbagai program pengendalian sampah di sungai dan pelabuhan. Hampir seluruh muara sungai di DKI Jakarta kini telah dipasangi alat penyaring sampah,” ujar dia.

Program edukasi dan pendekatan komunitas juga terus diperkuat untuk menekan timbulan sampah dari sumber darat.

Sampah lintas negara, terutama di wilayah perbatasan dan pesisir barat Indonesia, juga menjadi perhatian. Arus laut sering membawa sampah dari wilayah negara lain ke pesisir Indonesia. “Ini sebabnya penanganan sampah laut tidak bisa hanya dilakukan per daerah atau per negara, melainkan memerlukan kerja sama internasional,” tegas koswara

Dalam sesi tanya jawab, isu perlindungan ekosistem pesisir dan area tangkap nelayan turut menjadi perhatian. Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris, KKP tengah menjalankan berbagai program rehabilitasi mangrove, penanaman terumbu karang, dan peningkatan proteksi pesisir untuk menghadapi ancaman abrasi serta penurunan muka tanah.

Saat ini Indonesia memiliki 29 juta hektare kawasan konservasi laut, dengan target mencapai 30 persen luas laut nasional pada 2029. KKP juga menyiapkan kerangka peraturan pemerintah yang mengintegrasikan kewenangan pusat dan daerah, termasuk dalam perencanaan ruang laut, pemanfaatan kawasan, hingga pengawasan pelaku usaha.

Menanggapi kekhawatiran implementasi Ekonomi Biru dapat menggeser nelayan kecil, KKP menegaskan, kebijakan baru justru ditujukan untuk memperkuat kelompok tersebut.

"Yang sering mengambil ikan dalam jumlah besar adalah kapal-kapal industri. Dengan kebijakan kuota perikanan terukur, keberlanjutan stok ikan dapat dijaga sehingga nelayan kecil akan lebih mudah mendapatkan hasil tangkapan,” jelas Ahmad.

Ia mencontohkan keberhasilan rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di Bali yang membuat ikan kembali melimpah di wilayah pesisir. Program pemberdayaan seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan dukungan UMKM pesisir turut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

KKP mengakui adanya tantangan, mulai dari bangunan yang melanggar garis sempadan hingga pencemaran dari aktivitas industri. “Sanksi tentu ada, dan pengawasan dilakukan bersama pemerintah daerah serta PSDKP,” ujar Ahmad

Isu lain yang muncul adalah fenomena kayu gelondongan sepanjang pesisir akibat banjir bandang di Sumatera. KKP sudah melakukan penanganan darurat dan tengah memetakan kerusakan ekosistem pesisir maupun tambak garam yang terdampak. Laporan awal menyebut kerusakan ditemukan di beberapa wilayah Aceh, namun luasan pasti masih dihitung.

Terkait rencana pembangunan Great Sea Wall di pesisir Jawa, KKP memastikan seluruh aspek lingkungan, aktivitas pelayaran, dan mata pencaharian nelayan telah masuk dalam kajian awal. Program ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga, serta akan memprioritaskan perlindungan pesisir dari abrasi dan penurunan tanah tanpa mengganggu ekosistem laut.

Sementara itu, untuk konservasi di Sumatera yang terdampak bencana, beberapa kawasan mengalami kerusakan terutama di wilayah warang-warang sungai. Namun langkah utama saat ini masih berfokus pada penanganan darurat dan keselamatan masyarakat.

Menjawab pertanyaan mengenai pemanfaatan blue carbon, Direktur Jasa Bahari Enggar Sartopo menuturkan, regulasi terbaru telah mengatur instrumen ekonomi untuk perdagangan karbon biru dan mekanisme dukungan bagi daerah serta pelaku konservasi.

Sementara itu, terkait skema insentif bagi nelayan pengumpul sampah laut, sistem pemilahan dan penyaluran sampah sedang disiapkan melalui kerja sama antara kelompok nelayan, pemerintah daerah, dan fasilitas pengolahan. Mekanisme pembayaran dan standar pengumpulan akan diumumkan setelah regulasi teknis ditetapkan.

“Ekonomi Biru bukan hanya konservasi, tetapi perlindungan masa depan nelayan dan seluruh ekosistem yang menjadi penopang kehidupan bangsa,” ujar Enggar.