Kartu Kredit Indonesia, dari Milik Pemerintah ke Dompet Masyarakat

Associate Professor FEB UGM, Bowo Setiyono menilai KKI berprospek positif karena terintegrasi dengan ekosistem QRIS serta didukung kebijakan perluasan MDR 0%. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan penguatan kemandirian ekonomi digital dan UMKM.

“Peluncuran KKI oleh Bank Indonesia bersama ASPI patut diapresiasi sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional,” kata Bowo saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (18/8/2026).

“Integrasi langsung dengan ekosistem QRIS yang sudah menjangkau puluhan juta merchant, kebijakan MDR 0% yang diperluas, serta niat baik untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal menunjukkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi kemandirian ekonomi digital nasional,” ujarnya.

Namun, Bowo dan Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet sama-sama menekankan pentingnya standarisasi perlindungan konsumen dan edukasi literasi keuangan agar tidak mendorong perilaku konsumtif serta risiko kredit.

“Standarisasi perlindungan konsumen antar-bank penerbit perlu diperkuat agar tidak ada kesenjangan bunga, biaya, atau denda yang membingungkan masyarakat,” kata Yusuf kepada Liputan6.com, Selasa (18/8/2026).

“Edukasi literasi keuangan harus berjalan beriringan agar kemudahan kredit lewat QRIS tidak justru mendorong perilaku konsumtif,” ujar Bowo.

Yusuf menambahkan, mekanisme verifikasi produk UMKM lokal dan keamanan siber menjadi kunci efektivitas kebijakan.

“Skema pembatasan pada produk UMKM lokal perlu dilengkapi mekanisme verifikasi serta transparansi harga agar tidak menciptakan demand captive tanpa insentif kualitas,” ujarnya.

“Kesiapan infrastruktur menghadapi risiko siber dan evaluasi berkala yang terbuka ke publik akan menentukan apakah KKI benar-benar mampu memberi manfaat nyata dan berkelanjutan,” kata Yusuf.

Sementara itu, Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang menyoroti keunggulan KKI yang memproses transaksi secara domestik tanpa ketergantungan pada jaringan global.

“KKI merupakan instrumen kredit domestik atau deferred payment hasil kolaborasi Bank Indonesia dan ASPI yang memproses seluruh transaksinya 100% di dalam negeri tanpa bergantung pada jaringan global seperti Visa atau Mastercard,” kata Hosianna.

“Melalui pemrosesan lokal ini, biaya pemrosesan atau interchange fee kini dialihkan sepenuhnya ke industri finansial dalam negeri,” ujarnya.

Hal ini dinilai efisien untuk menciptakan pembiayaan yang lebih murah bagi masyarakat.

“Perbankan nasional dapat menawarkan kredit yang jauh lebih murah, efisien, dan kompetitif bagi seluruh lapisan masyarakat,” katanya.