Indonesia Dinilai Punya Kekuatan jadi Pengendali Harga Nikel Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia dinilai berada pada posisi yang sangat strategis dalam peta industri nikel global. Dengan menguasai sekitar 42 persen cadangan nikel dunia dan menyumbang lebih dari 60 persen pasokan global, Indonesia memiliki kekuatan besar untuk menentukan arah pasar sekaligus harga komoditas strategis tersebut.

Namun, potensi ekonomi yang seharusnya bisa menjadi sumber kemakmuran nasional itu belum sepenuhnya dirasakan. Alih-alih menjadi penentu harga (price maker), Indonesia hingga kini masih berada pada posisi sebagai penerima harga (price taker) dalam rantai pasok nikel dunia.

Kondisi ini terjadi di tengah derasnya arus investasi dan ekspansi besar-besaran industri nikel dalam negeri yang tidak diimbangi dengan strategi pengendalian produksi. Akibatnya, pasar global justru dibanjiri pasokan nikel dari Indonesia, sehingga harga dunia tertekan dan nilai ekspor nasional menurun.

Di sisi lain, ekspansi produksi nikel yang masif juga memunculkan persoalan serius di luar aspek ekonomi, mulai dari deforestasi hingga degradasi lingkungan di kawasan pusat tambang.

Situasi tersebut menjadi sorotan dalam laporan terbaru lembaga riset Transisi Bersih bertajuk Strategi Mengontrol Nikel: dari Price Taker ke Price Maker. Laporan ini menegaskan tanpa perubahan kebijakan dan strategi yang tepat, Indonesia berisiko kehilangan momentum emas untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari penguasaan cadangan nikel terbesar di dunia.

Padahal, dengan pendekatan yang lebih terukur dan terencana, Indonesia dinilai mampu mengendalikan harga nikel global sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menilai strategi pengelolaan nikel Indonesia saat ini justru kontraproduktif terhadap kepentingan ekonomi nasional. Menurutnya, produksi nikel yang berlebihan membuat Indonesia membanjiri pasar global, sehingga harga nikel dunia terus tertekan.

“Selama ini Indonesia justru membanjiri pasar dengan produksi berlebihan, sehingga harga nikel jatuh dan nilai tambah nasional hilang. Padahal, secara ekonomi, Indonesia punya daya untuk mengatur pasar,” kata Abdurrahman.

Selain berdampak pada harga dan ekspor, ekspansi industri nikel juga memicu kerusakan lingkungan yang signifikan. Laporan Transisi Bersih mencatat terjadinya deforestasi hingga puluhan ribu hektare di wilayah sentra produksi nikel akibat aktivitas pertambangan dan pembangunan smelter.

Abdurrahman menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada kebijakan hilirisasi nikel itu sendiri, melainkan pada strategi implementasinya. Hilirisasi seharusnya mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan nasional, namun tanpa pengendalian produksi dan arah industrialisasi yang jelas, manfaat tersebut tidak tercapai secara optimal.

“Masalah utamanya bukan pada hilirisasi itu sendiri, melainkan pada strategi yang tidak tepat,” ujarnya.

Dalam laporannya, Transisi Bersih merekomendasikan strategi ‘kontrol dan manfaatkan’ (KM) sebagai langkah untuk mengubah posisi Indonesia dari price taker menjadi price maker.

Melalui strategi ini, Indonesia berpeluang mendorong harga nikel dunia hingga dua kali lipat ke kisaran USD 26-36 ribu per metrik ton, sekitar Rp 438-606 juta dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Jika strategi tersebut mulai diterapkan pada 2026, kenaikan harga nikel diperkirakan dapat tercapai pada periode 2028–2030. Dampaknya, Indonesia berpotensi memperoleh tambahan pendapatan hingga Rp 369 triliun per tahun dari sektor nikel.

Transisi Bersih mengusulkan empat langkah utama untuk mewujudkan pengendalian harga nikel dunia. Pertama, memperketat kuota produksi dengan menetapkan batas produksi selama tiga hingga lima tahun guna menghilangkan surplus pasokan global.

Kedua, menerapkan pajak ekspor progresif sebesar 10–35 persen yang disesuaikan dengan pergerakan harga nikel dunia. Kebijakan ini dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong penguatan industri hilir dalam negeri.

Ketiga, menghapus insentif fiskal dengan mencabut fasilitas tax holiday dan tax allowance bagi proyek smelter baru. Menurut Transisi Bersih, dominasi pasar Indonesia sudah cukup kuat untuk menarik investasi tanpa perlu subsidi tambahan.

Keempat, meningkatkan standar environmental, social, and governance (ESG) agar pengelolaan nikel tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai Indonesia belum mampu mengendalikan harga nikel dunia karena dominasi China sebagai pembeli tunggal atau monopsoni.

Menurut Bhima, kondisi ini dipicu oleh kebijakan hilirisasi yang tidak diiringi dengan penguatan sektor industri menengah atau midstream. Akibatnya, produk hilirisasi nikel masih berupa olahan primer dan diekspor ke China karena industri domestik belum mampu menyerapnya.

BUMN Diminta Jadi Pembeli Alternatif

Untuk mengurangi dominasi China, Bhima menekankan pentingnya mencari pembeli alternatif produk hilirisasi nikel. Ia menilai BUMN seharusnya dapat berperan sebagai champion dalam menyerap nikel nasional.

“Nikel kita bisa diserap oleh BUMN seperti Krakatau Steel dan Inalum, termasuk PLN untuk membangun battery energy storage (BESS). Mereka juga membutuhkan mineral kritis untuk baterai sejalan dengan kebijakan transisi energi,” ujar Bhima.