Hambatan Pengembangan Kawasan Industri Indonesia, Lagi-Lagi Soal Perizinan

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) bersama Kementerian PPN/Bappenas memperkuat sinergi untuk mendorong penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas dalam RPJMN 2025–2029 serta Proyek Strategis Nasional berbasis Kawasan Industri.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menegaskan bahwa transformasi Kawasan Industri merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah hambatan perizinan dasar, terutama pada penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR).

Proses yang belum seragam di daerah berdampak pada percepatan Kawasan Industri Prioritas RPJMN dan kawasan berstatus PSN karena perbedaan interpretasi serta sinkronisasi tata ruang yang belum optimal.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum HKI menegaskan komitmen HKI untuk memperkuat monitoring, mengurangi bottleneck perizinan, mempercepat konsultasi dengan anggota, dan memberikan masukan berbasis data untuk penyusunan kebijakan industri.

Sinergi antara HKI dan Bappenas diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang semakin kondusif bagi percepatan investasi dan perluasan aktivitas industri, sekaligus mendorong penyelarasan kebijakan yang lebih efektif antara pusat dan daerah.

Selain itu, Ketua Umum HKI menyampaikan bahwa Bappenas diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai bottlenecking yang dihadapi Kawasan Industri, agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal dan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen pada tahun 2029 dapat tercapai.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyampaikan dukungannya terhadap langkah HKI dalam mempercepat pengembangan Kawasan Industri Prioritas.

“Bappenas mendukung dan akan mengawal upaya HKI dalam mengurangi hambatan perizinan serta mempercepat implementasi Kawasan Industri Prioritas dan PSN, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,' tegas Rachmat, Kamis (4/12/2025).