Donald Trump Umumkan Tarif Baru 10 Persen, Perang Dagang Memanas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meningkatkan perang dagang global yang besar. Langkah tersebut akan berdampak terhadap masyarakat AS dan ekonomi AS ke dalam resesi.

Mengutip CNN, Kamis (3/4/2025), pada Rabu, Donald Trump mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional dan mengumumkan tarif setidaknya 10 persen di semua negara. Bahkan tarif lebih tinggi untuk 60 negara yang dianggap sebagai “pelanggar terburuk”, menurut pejabat Gedung Putih.

Salah satu tarif tertinggi sebesar 49 persen akan dikenakan kepada semua impor Kamboja, menurut poster yang dipajang Donald Trump di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu pekan ini. Di antara tarif tarif timbal balik yang baru diumumkan lainnya adalah 46 persen untuk Vietnam, 34 persen untuk China dan 20 persen untuk Uni Eropa.

Tarif timbal balik China akan dikenakan di atas tarif 20 persen yang telah diberlakukan Donald Trump sehingga total tarifnya menjadi 54 persen. Amerika Serikat impor barang senilai USD 439 miliar dari China tahun lalu, sumber impor teratas kedua setelah Meksiko.

Kemudian mulai 2 Mei, tarif 54 persen juga akan diterapkan pada paket senilai kurang dari USD 800 yang dikirim ke Amerika Serikat dari China dan Hong Kong. Ini berarti warga AS yang memesan barang dari perusahaan yang berbasis di China, seperti AliExpress, Temu dan Shein harus membayar 54 persen lebih mahal.

Barang yang dikenakan tarif sectoral, seperti baja dan aluminium dan mobil tidak akan dikenakan tarif timbal balik khusus negara tambahan. Namun, dalam kasus China, tarif sectoral akan berlaku di atas tarif 20 persen yang berlaku sebelum pengumuman Rabu pekan ini.

Dalam kebanyakan kasus, Donald Trump menuturkan, tarif itu “setengah” dari tarif yang dikenakan negara lain dan blok perdagangan kepada AS jika memperhitungkan manipulasi mata uang dan hambatan perdagangan lainnya.

Donald Trump menuturkan, tarif akan menumbukan ekonomi AS “Tidak semua orang sependapat. Tarif akan memberi kita pertumbuhan,” ujar dia.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyatakan tarif sebagai cara untuk membantu pemerintah AS agar tidak terlalu bergantung pada pajak penghasilan sebagai bentuk pendapatan utama. Ia bahkan menuturkan, pendapatan tarif dapat menggantikan pajak penghasilan sepenuhnya.

Namun, sebagian besar ekonom sepakat tarif dibayar oleh negara yang impor barang, dan secara historis telah menyebabkan harga lebih tinggi bagi konsumen.

Eskalasi itu berisiko semakin mengasingkan AS dari musuh dan terlebih lagi dari sekutu utama yang telah lama menjadi mitra dagang.

"Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kita. Pekerjaan dan pabrik akan kembali berdatangan ke negara kita, dan Anda sudah melihatnya terjadi,” ujar dia.

Tarif universal 10 persen akan mulai berlaku pada 5 April, sedangkan tarif khusus akan mulai berlaku pada 9 April, yang menunjukkan mungkin ada lebih banyak ruang bagi negara-negara dengan tarif lebih tinggi dari 10 persen untuk negosiasi.

Negara-negara dengan tarif lebih tinggi adalah negara-negara yang memiliki apa yang disebut Trump sebagai hambatan nonmoneter dan hambatan moneter untuk berdagang selain tarif yang dikenakan pada barang-barang AS.

"Dengan pengumuman hari ini (Rabu waktu setempat-red), tarif AS akan mendekati level yang belum pernah terlihar sejak Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley tahun 1930 yang memicu perang dagang global dan memperdalam depresi besar,” ujar Cato Institute Trade Specialist Scott Lincicome.

Di antara daftar panjang perdagangan nontariff yang dipaparkan Trump adalah manipukasi mata uang, kebijakan yang dianggap tidak adik dan penggunaan tenaga kerja pabrik.

"Semuanya dirinci dalam laporan yang sangat besar oleh Perwakilan Dagang AS tentang hambatan perdagangan luar negeri,” ujar Trump.

Mantan ekonom di Departemen Keuangan, David Beckworth menuturkan, tarif sebagai resep sempurna untuk stagflasi dan kekalahan dalam pemilihan paruh waktu. Stagflasi mengacu pada saat inflasi meningkat secara bersamaan sementara pertumbuhan ekonomi menurun.

Tidak ada ambang batas resmi untuk stagflasi, tetapi para ekonom, dan juga Ketua Federal Reserve Jerome Powell, umumnya membandingkannya dengan tahun 1970-an dan 1980-an, ketika tingkat pengangguran mencapai dua digit dan inflasi hampir menyentuh level yang sama.

Beckworth, yang sekarang menjadi peneliti senior di Mercatus Center, mengatakan dalam sebuah pernyataan, kalau kombinasi harga konsumen yang lebih tinggi pada barang-barang impor di samping gangguan rantai pasokan yang disebabkan oleh perang dagang yang meningkat merupakan pertanda buruk bagi ekonomi AS.

Sementara itu, Ekonom Fitch Ratings Olu Sonola menuturkan, kalau bukan hanya ekonomi yang bisa menderita.

Dan bukan hanya ekonomi AS yang bisa menderita. "Banyak negara kemungkinan akan berakhir dalam resesi," kata Olu Sonola.

“Anda dapat membuang sebagian besar perkiraan jika tarif ini tetap berlaku untuk jangka waktu yang lama,” ia menambahkan.