Donald Trump Incar Mineral Indonesia, Amerika Serikat Colek Danantara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Danantara telah memulai diskusi dengan Amerika Serikat (AS) soal akses terhadap mineral kritis atau critical mineral dari Tanah Air. Adapun komoditas tersebut jadi incaran Donald Trump cs dalam perundingan lanjutan soal perjanjian dagang Indonesia-AS.

Selain Danantara, Airlangga menyampaikan, beberapa perusahaan dari Negeri Paman Sam juga sudah melakukan kontak dengan penyedia komoditas mineral kritis di Indonesia. 

"Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspornya di Amerika. Dan juga ada perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia," ujar Menko Airlangga di sela kunjungannya ke Pondok Indah Mall (PIM) 1 di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Menurut dia, kesepakatan soal sumber daya alam mineral Indonesia dengan Amerika Serikat bukan hal baru. Ia mencontohkan Freeport McMoran yang sudah punya perjanjian dengan Indonesia sejak hampir 60 tahun, untuk komoditas tembaga alias copper. 

"Kita juga sudah memonitor bahwa salah satu critical mineral adalah copper, di mana perusahaan Amerika sudah investasi dari tahun 1967, yaitu Freeport McMoran," kata Airlangga. 

"Jadi bagi Indonesia, critical mineral dan Amerika itu sesuatu yang sudah dijalankan. Jadi bukan sesuatu yang baru. Karena salah satu perusahaan multinasional juga seperti Vale dan yang lain juga beroperasi sejak tahun 1970-an," bebernya. 

Finalisasi Perjanjian Tarif Mundur ke Januari 2026

Adapun Indonesia dan Amerika Serikat saat ini masih terus memfinalisasi perjanjian tarif dagang resiprokal yang kembali mengalami penyesuaian jadwal. Kesepakatan yang semula ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025 kini mundur dan ditargetkan selesai pada Januari 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, penundaan ini bukan disebabkan oleh kebuntuan perundingan, melainkan kebutuhan penyempurnaan teknis dan legal drafting agar dokumen perjanjian benar-benar siap ditandatangani kedua negara.

"Seluruh isu substansi yang telah diatur di dalam dokumen ART sudah dapat disepakati kedua belah pihak baik isu-isu utama maupun isu teknis yang akan diselesaikan bahasannya dalam legal drafting dan proses teknis selanjutnya," kata Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Perkembangan Kesepakatan Perdagangan Indonesia - Amerika Serikat, secara daring beberapa waktu lalu. 

Jaga Stabilitas Perdagangan 

Menurut Airlangga, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mempercepat penyelesaian Agreement on Reciprocal Tariff (ART), karena perjanjian ini dinilai strategis dalam menjaga stabilitas perdagangan dan memperluas akses pasar ekspor nasional ke Amerika Serikat.

"Perjanjian ini adalah perjanjian yang melanjutkan pada tanggal 22 Juli yang lalu kesepakatan antara kedua pemimpin dimana tarif Indonesia diturunkan dari 32% menjadi 19%, dan Indonesia juga mendapatkan pengecualian tarif khusus untuk produk-produk unggulan ekspor di Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan yang lain," ujarnya.

"Tentu ini menjadi kabar yang baik terutama bagi industri Indonesia yang terdampak langsung kebijakan tarif, dimana sektor-sektor yang terkena tarif tersebut terutama pandat karya mempekerjakan 5 juta pekerja dan tentunya ini sangat strategis bagi Indonesia," Airlangga menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tidak ada risiko kenaikan tarif dari Amerika Serikat (AS) lantaran target penandatanganan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) mundur dari rencana awal. Hal ini, karena seluruh substansi perjanjian telah rampung dibahas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Airlangga menjelaskan, tenggat waktu yang disepakati merupakan hasil pembahasan intensif sejak 17 hingga 22 Desember. Seluruh materi, baik dari sisi konten maupun kerangka kerja perjanjian, telah disetujui bersama sehingga tidak ada faktor substantif yang berpotensi menghambat proses penandatanganan ART.

"Tenggat waktu itu adalah waktu yang kita sepakati bersama terkait dengan konten ataupun materi itu dalam pembahasan sejak tanggal 17 Desember sampai tanggal 22 hari ini seluruhnya sudah dibahas dan seluruhnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi tidak ada lagi faktor yang bisa menghambat penandatanganan daripada ART ini," kata Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Perkembangan Kesepakatan Perdagangan Indonesia - Amerika Serikat, secara daring, Selasa (23/12/2025).

Menurut Airlangga, dengan selesainya seluruh pembahasan utama tersebut, pemerintah memastikan tidak ada ruang bagi Amerika Serikat untuk kembali menaikkan tarif terhadap produk Indonesia. Fokus selanjutnya kini hanya pada penyelesaian teknis dan administratif sebelum dokumen resmi ditandatangani.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat juga telah menyepakati kerangka waktu lanjutan untuk finalisasi perjanjian ART. Pada minggu kedua Januari 2026, tim teknis dari kedua negara akan kembali menggelar pertemuan untuk proses legal drafting dan pembersihan dokumen (clean up).

Proses teknis tersebut ditargetkan berlangsung selama satu minggu, yakni pada rentang 12 hingga 19 Januari 2026. Airlangga menyebut, tahapan ini bersifat administratif dan tidak menyentuh substansi yang telah disepakati sebelumnya, sehingga diyakini dapat diselesaikan tepat waktu.

"Setelah seluruh proses teknis diselesaikan maka diharapkan sebelum akhir bulan Januari ini akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk menjana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut," jelasnya.

Airlangga menjelaskan, perjanjian ART ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan para pemimpin kedua negara pada 22 Juli lalu, yang menurunkan tarif produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Selain itu, Indonesia juga memperoleh pengecualian tarif khusus untuk sejumlah produk unggulan seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan kakao. Airlangga menilai kebijakan ini sangat strategis, terutama bagi sektor industri padat karya yang terdampak langsung oleh kebijakan tarif.

"Tentu ini menjadi kabar yang baik terutama bagi industri Indonesia yang terdampak langsung kebijakan tarif, di mana sektor-sektor yang terkena tarif tersebut terutama pandat karya mempekerjakan 5 juta pekerja dan tentunya ini sangat strategis bagi Indonesia," pungkasnya.