Cara Cairkan BSU Kemenag 2025

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, M Zain, menyampaikan bahwa pemberitahuan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Guru Madrasah Non PNS kini telah tersedia dan dapat diakses melalui aplikasi Simpatika.

“Alhamdulillah. Notifikasi pencairan BSU sudah bisa diakses di Simpatika," kata Zain dikutip dari laman Kemenag, Minggu (14/12/2025).

Ia menyampaikan bahwa seluruh guru penerima dapat melakukan pengecekan secara mandiri dengan masuk ke akun Simpatika masing-masing. M Zain juga mengimbau agar para guru segera memastikan status notifikasi yang telah ditampilkan di sistem.

M Zain menjelaskan, notifikasi pencairan BSU mulai muncul di Simpatika sejak pukul 10.35 WIB pada Kamis (11/12/2025). Dalam waktu singkat, respons para guru terbilang cukup tinggi. Tercatat, hanya dalam sepuluh menit setelah notifikasi tayang, sebanyak 1.938 guru telah mencetak pemberitahuan tersebut.

"Adanya notifikasi di Simpatika diumumkan sejak 10.35 WIB. Sepuluh menit berselang, sudah 1.938 guru yang mencetak. Angka ini memang terus bergerak," ujarnya.

Menurutnya, jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan meningkatnya akses guru ke platform Simpatika.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Bina GTK MI dan MTs, Ainur Rofiq, menambahkan bahwa pihaknya telah menginstruksikan para admin Simpatika di tingkat Kantor Wilayah untuk turut membantu proses pengecekan dan penyampaian informasi kepada para guru penerima.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pencairan BSU sekaligus memastikan seluruh guru Madrasah Non PNS mendapatkan informasi secara merata.

Jika guru sudah menerima notifikasi pada akun Simpatikanya, kata Ainur Rofiq, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Pertama, guru mencetak Surat Keterangan Penerima BSU Guru Madrasah bukan PNS 2020 yang tertera di Simpatika

Kedua, guru mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang tertera di Simpatika, lalu menandatanganinya di atas materai

Ketiga, guru mencetak surat kuasa blokir debet dan tutup rekening yang tertera di Simpatika, lalu menandatanganinya tanpa materai.

Setelah proses ini selesai, kata Ainut Rofiq, guru mendatangi Kantor BRI/BRI Syariah yang ditunjuk dengan membawa KTP, NPWP (jika sudah memiliki), Surat Keterangan Penerima BSU Guru Madrasah bukan PNS 2020, dan SPTJM yang sudah ditandatangani di atas materai, serta surat kuasa yang sudah ditandatangani tanpa materai.

Selanjutnya, guru mengisi formulir pembukaan buku rekening baru di BRI/BRI Syariah. Setelah proses selesai, guru akan menerima buku rekening dan kartu ATM dari pihak bank.

Pemerintah Indonesia menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau yang dikenal juga sebagai BSU Kemnaker, sebuah inisiatif untuk mendukung pekerja/buruh di tengah tantangan ekonomi. Program ini, yang disalurkan melalui BPJS Ketenagakerjaan, bertujuan untuk meringankan beban finansial para pekerja yang memenuhi kriteria tertentu. Lalu siapa saja penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan?

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima. Pemahaman akan kriteria ini menjadi kunci bagi para pekerja untuk mengetahui apakah mereka berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Syarat Umum Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh, persyaratan penerima bantuan subsidi upah antara lain:

1.Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan.

2.Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.

3.Menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan.

4.Pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indoensia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Detail Kriteria Penting BSU yang Perlu Diketahui

Pekerja atau buruh yang berhak menerima BSU harus memenuhi beberapa kriteria dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria ini mencakup status kewarganegaraan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, batasan gaji, hingga status penerimaan bantuan sosial lainnya. Meskipun terdapat penyesuaian kriteria setiap tahun, beberapa persyaratan umum tetap konsisten.

Pertama, calon penerima haruslah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid. Selain itu, mereka wajib terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga batas waktu tertentu yang ditetapkan setiap tahunnya, khususnya dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PU).

Kriteria penting lainnya adalah batasan gaji atau upah, di mana penerima harus menerima gaji paling banyak sebesar Rp 3.500.000,00 per bulan, atau sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah masing-masing jika lebih tinggi.

Pekerja juga tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lain dari pemerintah pada periode yang sama, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Kartu Prakerja.

Profesi yang tidak termasuk dalam daftar penerima BSU meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Terakhir, penerima harus memiliki rekening bank aktif di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau Bank Syariah Indonesia (untuk wilayah Aceh), agar dana BSU dapat langsung ditransfer.