Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Wajib Lepas dari Partai Politik

Liputan6.com, Jakarta - Panitia Seleksi (Pansel) menegaskan bahwa setiap kandidat Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ingin mengisi posisi strategis di lembaga pengawas sektor keuangan harus terbebas dari keterikatan dengan partai politik.

Ketua Sekretariat Pansel DK OJK sekaligus Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono menjelaskan syarat bebas dari partai politik diberlakukan sejak awal proses pencalonan hingga tahapan akhir.

"Bukan pengurus dan anggota partai politik saat pencalonan. Jadi pencalonan itu kan luas, panjang ya, semenjak pendaftaran sampai dengan nanti fit and proper di DPR," kata Arief dalam Media Briefing Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, di Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Pansel menegaskan bahwa calon anggota Dewan Komisioner tidak boleh berstatus sebagai pengurus maupun anggota partai politik saat proses pencalonan berlangsung. Proses ini terbilang panjang, mulai dari pendaftaran hingga tahapan uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Jika terdapat calon yang masih tercatat sebagai pengurus partai politik, maka yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatannya sebelum dapat ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner OJK.

Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang OJK dan diperkuat melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang OJK dan yang diubah dengan Undang-Undang P2SK, maka yang bersangkutan wajib selebih dahulu melepaskan jabatan ke pengurusan pada parpol tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK," jelasnya.

Adapun posisi yang diisi meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

Pansel menetapkan sejumlah syarat dasar bagi calon, di antaranya merupakan warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik, serta cakap melakukan perbuatan hukum. Calon juga tidak boleh pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit.

Selain itu, aspek hukum menjadi perhatian utama. Kandidat tidak boleh pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun vonis yang dijatuhkan di bawah lima tahun.

"Kemudian juga tidak pernah dinyatakan pailit, atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit. Kemudian juga sehat jasmani, berusia paling tinggi 65 tahun pada tanggal 2 Juni 2026," ujarnya.

Pansel menetapkan bahwa setiap calon wajib memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun.

"Kemudian mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun. Ini untuk menjadi menjaring putra putri terbaik ya, kita ada pembatasan paling singkat 10 tahun," ujarnya.

Calon juga diminta mengunggah dokumen pendukung yang menunjukkan rekam jejak profesional, seperti ijazah pendidikan terakhir, sertifikat keahlian, hingga bukti pengalaman kerja. Referensi dari asosiasi profesi atau keputusan jabatan strategis, seperti penunjukan sebagai CEO, juga dapat dilampirkan untuk memperkuat profil kandidat.

Selain itu, setiap pendaftar diwajibkan menulis makalah secara mandiri sesuai kerangka acuan yang disediakan. Makalah tersebut akan menjadi salah satu bahan penilaian untuk melihat kemampuan berpikir, visi, serta pemahaman calon terhadap sektor jasa keuangan.

Pansel juga mewajibkan calon untuk menunjukkan kepatuhan administrasi dan transparansi keuangan. Salah satunya dengan melampirkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak selama dua tahun terakhir, yakni tahun pajak 2023 dan 2024, sebagai indikator kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban negara.

Selain itu, calon yang merupakan penyelenggara negara harus menyertakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Persyaratan lain yang wajib dipenuhi adalah SKCK yang diterbitkan oleh Mabes Polri atau Polda, bukan dari tingkat di bawahnya. Ketentuan ini diberlakukan karena posisi yang diperebutkan merupakan jabatan nasional.