Bos BUMN Minyak Jadi Tersangka, Erick Thohir Cari Penggantinya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mencari pengganti sementara posisi Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Menyusul penetapan RS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah medio 2018-2023.

Erick Thohir mengaku belum menentukan pengganti posisi tersebut. Namun, dia akan melakukan konsultasi terlebih dahulu.

"Belum (ditentukan penggantinya), nanti kita konsultasikan," ungkap Erick Thohir, ditemui di The Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Dia menjelaskan, konsultasi itu akan melibatkan jajaran Komisaris dan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri sebagai induk dari Pertamina Patra Niaga.

Berikutnya, akan dibahas pula berdasarkan tim penilai akhir (TPA) soal pengganti posisi Dirut Pertamina Patra Niaga nantinya.

"Kan ada nanti komut, ada Dirut, nanti kita konsultasi, kita diskusi juga seperti apa nanti TPA proses berikutnya," ujar dia.

Informasi, Dirut Pertamina Patra Niaga, RS, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. RS diduga terlibat dalam pelanggaran tata kelola minyak mentah Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018-2023.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 pejabat di lingkungan grup perusahaan PT Petamina (Persero) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Anak buah Menteri BUMN Erick Thohir turut buka suara.

Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla menyampaikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Pertamina terkait kasus tersebut.

"Kementerian BUMN sejauh ini terus berkomunikasi dengan Pertamina," kata Putri, ditemui awak media di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Kendati demikian, dia belum berbicara banyak mengenai informasi terkini soal kasus tersebut. Dia juga mengatakan, Kementerian BUMN belum berkomunikasi dengan Kejagung.

"Sejauh ini komunikasi yang terjalin baru antara Kementerian BUMN dengan Pertamina-nya, belum Kejagung-nya," ungkap dia.

"Jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan informasi lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, nanti kita akan memberikan informasinya," tambah Putri.

Informasi, ada 4 pejabat Pertamina yang ditetapkan sebagai tersangka soal dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Diantaranya, RS selaku selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga; SDS selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional; YF selaku Dirut PT Pertamina Internasional Shipping; dan AP selaku Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksanaan Agung telah menetapkan sejumlah pejabat Pertamina menjadi tersangka kasus dugaab korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Posisi pejabat-pejabat tersebut digantikan sementara.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menuturkan ada sistem yang berlaku dalam perusahaan. Dimana akan ditunjuk pejabat pelaksana tugas jika orang terkait sedang berhalangan.

Hal tersebut berlaku juga jika pejabat tertentu tersandung proses hukum.

"Sambil menunggu putusan resmi, sesuai prosedur, jika ada pejabat tidak berada di tempat, maka akan ditunjuk pelaksana tugas harian (PTH)," kata Fadjar kepada Liputan6.com, Selasa (25/2/2025).

Kendati begitu, dia belum mengungkap siapa sosok yang ditunjuk sebagai pelaksana harian di subholding Pertamina terkait kasus hukum Kejagung ini.

Fadjar juga memastikan Pertamina akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Perusahaan juga menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dalam aspek keputusan bisnisnya.