Benarkah Indonesia Masih Aman dari Dampak Tarif Resiprokal Trump?

Liputan6.com, Jakarta Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan Indonesia mampu dan sudah melakukan langkah untuk mengantisipasi ketidakpastian perdagangan global seperti yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia.

Salah satu langkah antisipasi yang sudah dilakukan adalah diplomasi ekonomi. Presiden RI Prabowo Subianto pun sudah mengambil langkah besar yaitu Indonesia bergabung dengan BRICS—yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

“Kita sudah menjadi anggota BRICS sehingga bisa memudahkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam rangka untuk memperkuat penetrasi market bagi produk-produk kita untuk di ekspor ke negara-negara anggota BRICS tersebut. Seperti itu, kita sudah antisipasi,” jelasnya dikutip Sabtu (5/4/2025).

Adapun menurut Nafan, Indonesia mampu menghadapi tantangan perang dagang ini karena fundamental makroekonomi domestik yang solid didukung kebijakan Prabowo untuk mewajibkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) ditempatkan di dalam negeri 100% selama 12 bulan guna menopang nilai tukar rupiah.

“Terlihat dari cadangan devisa kita. Memang jika cadangan devisa kita bisa ditargetkan di kisaran 165 miliar dolar AS. Sejak penerapan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam kita, yang memang telah diterapkan 1 Maret pada waktu itu, ya memang semestinya bisa memperkuat cadangan devisa kita ke depannya,” ucap Nafan.

Nafan mengatakan cadangan devisa yang kuat ini pun membuat keadaan saat ini berbeda dengan saat krisis moneter, di mana cadangan devisa Indonesia hanya sekitar 15 miliar dolar AS.

“Jadi otomatis resiliensi kita juga relatif lebih kuat kalau menurut saya dalam rangka menghadapi ketidakpastian global dan memang salah satunya adalah terkait dengan trade fragmentation yang diterapkan oleh Donald Trump,” kata Nafan.

Nafan menyebut bahwa selain Tiongkok juga ada India juga yang menjadi powerhouse pertumbuhan ekonomi global, di mana kedua negara itu pertumbuhan ekonominya masih bisa di atas 5%.

“Jadi memang jauh lebih tinggi juga dibandingkan AS yang hanya sekitar 2%. Jadi memang kita bisa memaksimalkan potensi tersebut dan memperkuat kapasitas dan kapabilitas ekspor kita,” jelas dia.

“Sebenarnya peluangnya sudah kita ambil. Tinggal kita memaksimalkan diplomasi ekonomi kita Yang memang lebih adaptif. Karena kita juga menerapkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif,” lanjutnya.

Negara-negara Asia Tenggara dilanda beberapa tarif terberat AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Vietnam, yang dikenai tarif sebesar 46%, menyerukan perundingan dengan Washington untuk mempertimbangkan kembali bea masuk AS.

Ada juga Perdana Menteri Thailand yang mengatakan ia akan melanjutkan negosiasi untuk mencoba mengurangi tarif 37% yang dihadapi negaranya.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dari 11% yang diantisipasi negara itu.

"Kita harus bernegosiasi dan membahas perinciannya," kata Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. "Kita tidak bisa membiarkannya sampai pada titik di mana kita tidak mencapai target PDB kita,” lanjutnya.

Enam dari sembilan negara Asia Tenggara yang dicantumkan Trump dikenai tarif yang jauh lebih besar dari perkiraan, yakni antara 32% dan 49%.

Sebagai perbandingan, tarif untuk Uni Eropa adalah 20%, Jepang 24%, dan India 27%.

Sejauh ini, tidak ada negara Asia Tenggara yang membicarakan tarif pembalasan.

Menteri Perdagangan Vietnam Nguyen Hong Dien mengirim nota diplomatik ke Amerika Serikat pada hari Kamis dan mengatakan bahwa ia berusaha untuk berbicara dengan Perwakilan Dagang AS untuk meninjau kembali keputusan yang dianggapnya tidak adil, menurut laporan di media pemerintah.

Perdana Menteri Pham Minh Chinh sebelumnya telah memerintahkan pembentukan gugus tugas untuk menangani situasi tersebut setelah rapat kabinet yang mendesak pada hari Kamis, kata media pemerintah. Ia mencatat target pertumbuhan 8% negara tersebut untuk tahun ini tetap tidak berubah.

"Saya berharap negosiasi akan terus berlanjut untuk mencari cara mengurangi atau meringankan dampak tarif baru," kata Adam Sitkoff, direktur eksekutif Kamar Dagang Amerika di Hanoi.

Adapun Indonesia yang menghadapi pengenaan tarif impor 32% dari AS.

Malaysia, yang dikenakan tarif sebesar 24%, mengumumkan tidak akan mengajukan tarif balasan dan mengatakan kementerian perdagangan akan secara aktif bekerja sama dengan otoritas AS untuk mencari solusi yang akan menegakkan semangat perdagangan bebas dan adil.

Sedangkan Kamboja menghadapi tarif sebesar 49%.